MENOLAK PENEMPATAN KANTOR GUBERNUR PAPUA PENGUNUNGAN TENGAH DI WILAYAH ADAT SUKU HUBULAH.

Kami, Ikatan  Keluarga Distrik Musatfak (IKDM) Di Kota Jayapura Papua.

Alamat; Jln. Kamwolker P3 Waena Jayapura

___________________________________

Nomor: 01/Per/IKDM/JPR/Thn 2023

Perihal: Pernyataan Sikap 

Ismael Asso dan Komplotannya "Intelektual Pelacur yang menghancurkan Eksistensi masyarakat Hubula"

  

Kami generasi anak Hubulah  merasa terancam dengan kebijakan Ismael  Asso selaku intelektual Pelacur Politik yang menyerahkan Tanah Adat kami, demi Pembangunan kantor gubernur provinsi Pengunungan Tengah Papua. 

Kami Melihat dengan kebijakan Ismael Asso sebagai Tokoh pelacur politik Papua, yang mengancam eksistensi masyarakat Adat Hubula. Dan penyerahan Tanah Adat oleh oknum yang tidak bertanggung Jawab itu atas kepentingan Jabatan & kekuasaan baru di Wilayah Adat Suku Hubulah dan lebih spesifiknya di wilayah Adat Klen Suku Assolokobal, Uelesi, dan Wouma. 

Keputusan penyerahan  Tanah adat suku  Hubulah klen Wouma, Welesi, dan Assolokobal), 108 Hektar Tanah Adat ini keputusan sepihak oleh  oknum intelektual pelacur demi kepentingan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB). Tanah Adat klen suku Assolokobal, Wouma dan Uelesi bukan milik perorangan atau satu dua orang, tetapi Tanah Adat itu milik 3 klen Suku yaitu; Klen Suku Assolokobal, Wouma, dan Welesi.Jika Saudara Wempi Wetipo dan Ismael Asso ingin bangun kantor Gubernur provinsi Pengunungan tengah Papua, seharusnya melakukan Nota kesepakatan dengan 3 klen suku besar di wilayah setempat karena yang mempunyai hak atas Tanah Adat adalah 3 klen suku besar. Tetapi faktanya tanpa ada kesepakatan dengan pemilik Tanah Adat, mengambil tindakan serta merta itu ilegal. 

Dengan tindakan itu kami, Ikatan  Keluarga Distrik Musatfak (IKDM) Di Kota Jayapura Papua, menyatakan Sikap!

1. Kami Menolak dengan tegas! Penyerahan dan rencana peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur provinsi Papua pengunungan tengah.

2. Kami Mengutuk Keras terhadap tokoh intelektual pelacur yang mengatasnamakan tiga klen Suku yaitu; Assolokobal, Wouma, dan Uelesi. 

3. Kami mendesak kepada Wakil mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo, berhenti membawah muatan politik untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan baru, tanpa mengkaji dampak baik buruk terhadap masyarakat Adat yang mempunyai hak atas Tanah Adat. 

4. Kami Mendukung Penuh dengan, Solidaritas Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat Lintas Aliansi Diskrik; Wouma, Welesi, dan Assolokobal untuk Menolak segalah bentuk program Jakarta!

5. Apalah Aspirasi kami tidak di dengar oleh saudara wakil mentri Jhon Wempi Wetipo dan Saudara Ismael Asso selaku tokoh Pelacur Politik, kami siap memobilisasi masyarakat untuk menduduki di wilayah penempatan kantor Gubernur. 

1. TOLAK PENEMPATAN KANTOR GUBERNUR !!

2. HUBULAH BUKAN TANAH KOSONG !!

3. PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !!

4. TUTUP MATA LAWAN BALIK !!

       TTD

Ketua IKDM

1. Darnol Huby 

                          Jayapura 15 Februari 2023

Himbauan UmumBadan Penggurus Harian Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat Papua (BPH-GempaR Papua)

                 Himbauan Umum

Badan Penggurus Harian Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat  Papua (BPH-GempaR Papua) 

____________________________________

No           : 07/HU/GP/JPR/2022

Perihal    : Himbauan Papua Darurat Militerisme Indonesia.

      

                Jayapura 11 Feb 2023

Salam Pembebasan !!

Kami Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat Papua (GempaR Papua), menghimbaukan kepada seluruh lapisan rakyat tertindas di West Papua, bahwa segera membatasi diri keluar malam karena kondisi  hari ini di Papua tidak baik baik saja.   

Rakyat tertindas di West Papua Perlu mengetahui bahwa negara kolonialisme indonesia melakukan invasi militer TNI & POLRI dalam skala besar. Jumlah keseluruhan pendoropan militerisme indonesia 3.657, itu Prajurit Elit TNI 3.000 dan Brimob Polri 657, ke Tanah Papua. Pendoropan militer TNI & POLRI ke Papua dari bulan Januari sampai agustus 2022 dengan misi untuk menciptakan kejahatan kemanusiaan di West Papua. 

Begitu negara kolonialisme indonesia melakukan pendoropan militerisme ke Papua dalam skala besar, tidak lama kemudia tercipta beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua. 

Khasus mutilasi 4 warga sipil asal Nduga di timika  oleh TNI, penembakan di deiyai terhadap warga sipil, penembakan terhadap warga sipil di intan Jaya, penyiksaan terhadap 3 warga sipil di Mapi salah satu meninggal dunia,  dan tidak lama kemudian di Mapi lagi terjadi penembakan terhadap 9 warga salah satunya meninggal dunia. Dan kemudian di Kepulauan Yepen pada 30 november 2022 tercipta 250 penggungsi ke hutan akibat operasi militer TNI/POLRI dll.

Dan kita juga melihat sendiri aktivis-aktivis politik maupun mahasiswa semua di kriminalisasi di rana hukum dengan dugaan tanpa ada bukti-bukti yang jelas. 

Setelah pendoropan elit militer dari Jakarta tiba di  Papua menyamar jadi tukang ojek, dosen di kampus, jadi guru, pendeta, Pastor, penjual bakso, penjual jam tangan, menjadi penjahit spatu, penjual sayur, dan lain-lain. 

Itulah kemunafikan Militer TNI/POLRI menyamar untuk memusnakan orang papua dengan berbagai cara dan gaya mereka yang biadap. 

Kejahatan kemanusiaan tercipta lebih para mulai dari sejak tahun 2018 sampai 30 November 2022 di Nduga, Intan jaya, Maybrad, Pengunungan Bintang, Kepulauan Yapen, Yahukimo Suru-suru, dan Puncak jaya. Dan jumlah penembakan warga sipil Papua 1760, dan korban penggungsi 67.250  tercipta dan situasi ini masih belum kondusif dengan baik. Yang menyebabkan semua rentetan kejahatan ini oleh militerisme indonesia yaitu TNI/POLRI dengan watak arogansi demi mencari nilai lebih. 

Rakyat Papua jangan pernah berharap kalau Rentetan pelanggaran kejahatan kemanusiaan  di atas Tanah Papua akan berhenti sampai disini, tetapi kejahatan ini akan terus tercipta jikalau Papua masih belum bebas dari ketertindasan sistem kolonialisme indonesia. Sudah saatnya kita baku jaga dan baku kasi tau untuk mencegah dari ancaman negara kolonialisme indonesia. 

Invasi militerisme dalam skali besar ini ada membawah muatan kepentingan ekonomi politik agar semua dapat berjalan sesuai nafsu yang tinggi. Dan sesuai pengalaman juga kita tau bahwa setiap pendoropan militer ke papua menciptakan penggungsian, pengusiran paksa, penembakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan perampasan hak-hak orang asli Papua. 

Militerisme juga selalu menjadi alat yang mengamankan kepentingan membuka ladang eksploitasi untuk mendapatkan nilai lebih. Dan kita melihat kembali pernyataan Joko Widodo simbol Negara penjajah pada tahun 2019, siapa yang menghalang halangi aktivitas industrialisasi di Papua, Tumpas! 

Pernyataan  Joko Widodo mulai terjadi menciptakan kejahatan kemanusiaan di West Papua oleh Militer TNI/POLRI. 

Target Negara Indonesia sebagai Penjajah bagi bangsa Papua Barat:

Targetnya untuk menciptakan genosida di West Papua agar proses akumulasi modal berjalan dengan baik tanpa hambatan oleh manusia tertindas, karena itu prinsip negara penjajah. Hukum akumulasi modal tidak peduli terhadap hukum alam dan manusia.

Apakah Rakyat tertindas di West Papua ingin di bunuh terus seperti binatang? Jika Rakyat Papua tidak ingin di bunuh seperti binatang oleh penjajah, libatkan diri dalam organisasi Perjuangan Pembebasan Nasional untuk kita merebut hak kedaulatan bangsa West Papua. 

TTD 

KETUA Kota 

Varra Iyaba 

#Papua_Bukan_Tanah_Kosong !!

#Tutup_Mata_Lawan_Balik !!