Aksi protes penolakan penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Oleh SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI TANAH ADAT PAPUA.

SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI TANAH ADAT PAPUA.

Kami melihat dengan dinamika sosial suku Hubula sangat terancam punah atas warisan Tanah Leluhur dengan problem penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. 

Kami Masyarakat Adat Hubula merasa terancam dengan kebijakan antek antek jakarta seperti Ismael Asso dan Jhon Wempi Wetipo selaku intelektual pelacur yang menyerahkan Tanah Adat kami, demi kepentingan pembangunan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Kami melihat kebijakan wakil mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso sebagai Tokoh pelacur politik Papua, yang mengancam Eksistensi Masyarakat Adat Hubula. Dan penyerahan Tanah Adat oleh oknum tidak bertanggung jawab itu dengan cenderung kepentingan jabatan dan Kekuasaan di wilayah Adat Suku Hubula.

Keputusan penyerahan Tanah Adat milik suku Hubula klen Wioo, Uelesi, dan Assolokobal 108 hektar tanah Adat ini keputusan sepihak oleh oknum intelektual pelacur politik birokrasi demi kepentingan untuk mendapatkan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Tanah Adat Hubula klen suku Wioo, Assolokobal, dan Uelesi bukan milik individu, kelompok, atau perorangan tetapi Tanah Adat itu milik bersama dari 3 klen suku yaitu; Wioo, Uelesi, dan Assolokobal. 

Jika saudara Jhon Wempi Wetipo & Ismael Asso budak jakarta ingin bangun kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu harus melakukan nota kesepakatan dengan masyarakat Adat dari 3 klen suku besar di wilayah setempat karena yang punya hak atas Tanah Adat adalah 3 klen suku besar yaitu; Wioo, Uelesi, dan Assolokobal. 

Tetapi fakta membuktikan bahwa tanpa ada kesepakatan dengan pemilik tanah Adat, dan mengambil tindakan serta merta oleh oknum Elit Politik jakarta akhirnya mengakibatkan konflik sesama masyarakat Adat setempat. Kalau melihat kembali lahan penempatan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu lahan corak produksi ekonomi tradisional masyarakat dari 3 klen suku. Jika negara Indonesia pakai antek - antek politikus Papua seperti Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso untuk menempatkan kantor gubernur provinsi Papua pegunungan, secara otomatis negara kolonialisme indonesia memarginalisasi masyarakat Adat Hubula dan penyingkiran secara sistematis dari atas Tanah Leluhur mereka dan mencabut hak hidup Masyarakat Adat. 

Negara kolonialisme indonesia hentikan melakukan praktek perampasan Tanah Adat tanpa mempertimbangkan hak hidup masyarakat Adat! Dengan tindakan watak agresif, represif, dan Oportunisme jakarta kami Solidaritas Mahasiswa Peduli Tanah Adat Papua, menyatakan sikap!

1. Atas Nama Tuhan Allah, Alam, dan Leluhur Bangsa Papua, kami mengutuk dengan keras kepada Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso selaku tokoh intelektual  Pelacur politik   yang mengatas namakan 3 klen suku Wioo, Uelesi, dan Assolokobal, menyerahkan Tanah Adat 108 hektar, untuk kepentingan Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

2. Kami Mendesak kepada Wakil Mentri Dalam Negeri jhon Wempi Wetipo, berhenti membawah muatab kepentingan politik untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan tanpa menganalisis dampak baik dan buruk terhadap masyarakat Adat yang mempunyai hak atas Tanah Adat.

3. Kami mendukung Penuh dengan 3 klen suku Wioo, Uelesi, dan Assolokobal untuk menolak dengan tegas! Penempatan kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan.

4. Apabilah aspirasi kami tidak di dengar oleh saudara Jhon Wempi Wetipo & Ismael Asso selaku tokoh pelacur politik, kami akan memobilisasi masyarakat untuk menduduki wilayah penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.  

                                Wamena 01 Juli 2023 

PENANGGUNG JAWAB AKSI:

          Emanuel Iyaba 

KORLAP UMUM: 

      Varra Iyaba