Menyikapi Dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap dua ibu di Yahukimo pada 11 Oktober 2023 SAKTPP mengadakan diskusi publik di halaman kantor ELSHAM Papua.

Solidaritas Anti kekerasan Terhadap Perempuan Papua [SAKTPP]

Menyikapi Dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap dua ibu di Yahukimo pada 11 Oktober 2023 SAKTPP mengadakan diskusi publik di halaman kantor ELSHAM Papua.

Diskusi publik terbuka tersebut dilakukan salah satu bentuk desakan lanjutan karena tanggal 11 November Hari Sabtu 2023 genap satu bulan pelaku belum diungkap oleh kepolisian di Yahukimo.

Pembunuhan keji terhadap dua ibu berstatus pengungsi tersebut kepolisian terkesan membiarkan. Solidaritas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Papua SAKTPP sudah melaporkan kasus ini ke LBH Papua sebagai pembela dan memberikan surat kuasa. Selanjutnya SAKTPP bersama keluarga bersama kuasa hukum LBH melaporkan Komnas HAM perwakilan Papua, melaporkan DPRP dan Komanas Perempuan namun sampai saat ini belum mengungkapkan pelaku.

Untuk itu desakan lanjutan SAKTPP mengadakan diskusi publik dengan menghadirkan narasumber dari LBH dari Komnas HAM perwakilan Papua Aktivis Perempuan Papua dan keluarga korban.

Dalam diskusi publik tersebut Frist Ramendei selaku ketua Komnas HAM Papua mengatakan sampai sekarang Komnas HAM belum bentuk tim investigasi karena ada aturan yang mengatur bawah Komnas HAM daerah tidak punya kewenangan.

Komanas HAM menilai kasus Yahukimo merupakan kejadian luar biasa namun kami belum turun ke Yahukimo, kami Konas sudah terima pengaduan dan kami masih konsisten tegas Frist Ramandei dalam diskusi publik.

Sementara itu Aktivis Perempuan Papua Vero Hubi mengatakan perempuan Papua rentan mengalami kekerasan seksual fisik maupun verbal Karena kontruksi paradigma berpikir belum tuntas. Paradigma berpikir kontruksi penindasan Secara struktur oleh pengusa dan paradigma berpikir patriarki masih melihat perempuan sebagai manusia kelas dua di masyarakat.

Untuk itu melawan penindasan penindasan terhadap perempuan Papua harus hancurkan konstruksi penindasan yang di desain kepentingan penguasa dan patriarki dalam masyarakat. Karena selama patriarki belum dihancurkan dan konstruksi struktural secara sistematis masif oleh kolonialisme dan kapitalisme belum dihancurkan penindasan terhadap perempuan akan selalu ada 

Patriarki memposisikan perempuan bekerja di wilayah domestik juga mempengaruhi konsolidasi perlawanan perempuan berdiri bersama dengan laki-laki setara melawan penindas kolonialisme juga menjadi masalah bagi perempuan Papua.

Sementara keluarga korban Anike Kossay mengatakan kami keluarga meminta kepolisian segera mengungkapkan pelaku Pembunuhan sangat keji terhadap dua ibu di Yahukimo.

Polisi sendiri pergi evakuasi korban bawah ke rumah sakit dan ada pemeriksaan namun sampai saat ini belum mengungkapkan pelaku. Polisi segera menangkap pelaku dan adili pelaku dengan hukum sepatasnya.

Sementara itu koordinator solidaritas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Papua SAKTPP Ana Bunai mengatakan kami solidaritas akan terus melakukan desakan selama Pelaku belum dianggap. Ana juga mendesak Komnas HAM perwakilan Papua komnas perempuan bentuk tim investigasi segera turun ke Yahukimo karena kasus ini sudah satu bulan.

Diskusi publik dilakukan pada pukul 15.00-18.30 tersebut dipadu oleh moderator sekaligus juga ditunjuk sebagai koordinator oleh solidaritas Manu Vara Iyaba.

Diskusi yang dipandu Vara tersebut  dilakukan dalam suasana penuh hikmah dan persaudaraan. Banyak kritik saran dan masukan serta pertanyaan dari peserta diskusi publik kepada Komnas HAM dan perwakilan Aktivis Perempuan menjadi narasumber terkait kekerasan terhadap perempuan Papua.

Akhir dari diskusi publik koordinator solidaritas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Papua SAKTPP Ana Bonai membacakan pernyataan sikap bersama. Ketua Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandei juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong kasus ini secara bersama.

Berikut Pernyataan sikap solidaritas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Papua SAKTPP.

PERNYATAAN SIKAP

1. Dengan Tegas Kami Mendesak Kepada DPRP Provinsi Papua, segera menegaskan kepada TNI-POLRI dan TPNPB untuk menerapkan prinsip-prinsip Gonvensi Jenewa tahun 1949 khususnya untuk perlindungan masyarakat sipil di tengah konflik 

2. Kami mendesak dengan tegas kepada PMI dan Pemerintah Daerah Kab. Yahukimo untuk memenuhi hak hidup bagi pengungsi dari konflik bersenjata di Kab. Yahukimo

3. Dengan tegas kami mendesak kepada Kapolda Papua dan Kapolres Yahukimo untuk segera mengungkapkan Pelaku yang melakukan kekerasan seksual dan membunuh dua orang ibu di Yahukimo pada 11 Oktober 2023 lalu 

4. Kami mendesak dengan tegas kepada Komnas HAM RI untuk segera membentuk Tim Investigasi dan turun ke Yahukimo guna mengungkapkan Pelaku kekerasan seksual dan membunuh kedua ibu di kota Dekai

5. Kami mendesak kepada Ketua DPRP segera membentuk TIMSUS kemanusiaan untuk menangani persoalan pengungsi dan mengungkapkan pelaku kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap dua orang ibu di Yahukimo

6. Kami mendesak kepada komisi I DPRP menggunakan fungsi pengawasan DPR untuk mengawasi kinerja kerja KOMNAS HAM RI dan mendesak untuk melakukan investigasi terhadap pemerkosaan dan pembunuhan kedua ibu di Yahukimo

7. Kami mendesak kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan Papua untuk mendorong Polda Papua Polres Yahukimo dan Komnas HAM RI untuk memenuhi hak atas keadilan bagi dua orang ibu korban kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku 

Demikian Pernyataan Sikap Solidaritas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Papua [SAKTPP]

Anna Bunai

Koordinator SAKTPP 

Jayapura, 11 November 2023