STBP Bedah Film Tanah Tabi dan Diskusi tentang Perampasan Tanah Adat di Papua.

                Bedah Film Tanah Tabi

Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP), di Kota Jayapura.

Alamat Sek: Jln. P3 Waena Jayapura 

__________________________________________

"Papua Bukan Tanah Kosong"

"Tanah Air Milik Kita"

Dalam proses bedah film Tanah Tabi banyak Mahasiswa hadir dan nonton film menyesal dengan keadaan hari ini di Tanah Papua. 

Dan Film Tanah Tabi juga memberikan banyak penyadaran serta pencerahan logika mahasiswa bahwa Tanah itu penting untuk melindungi dan merawat karena Tanah yang memberikan kehidupan bagi kita. 

Tanah tidak harus di jual tetapi Tanah Adat itu harus di kelola oleh masyarakat Adat untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan menopang dalam kehidupan anak, keluarga, dan bangsa  yang besar. Tanah masyarakat Adat itu kita bisa kelola dengan sistem kontrak, buat tempat wisata, bertani, buat kolam ikan, dan pada intinya kita menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa kita harus jual Tanah. Kalau kita jual Tanah itu kita mengancam nyawa anak cucu kita, karena 50 tahun kedepan anak cucu kita akan kehilangan hak hidupnya. 

Contohnya banyak masyarakat Adat Papua di beberapa daerah mengalami kehilangan Tanah Adat sepertinya, di kerom PT Tandan Sawita Papua Gelora Sinuraya menghasilkan 1.800 ton minyak mentah per hari. MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang mulai dilaksanakan sejak 2010 telah mengakibatkan terjadinya perampasan hak-hak atas tanah dan pelanggaran hak asasi  manusia masyarakat adat di Merauke. Proyek MIFEE ini telah berdampak dan mengancam keberadaan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat di Lembah Grime Nawa, Papua hidup dari berburu, meramu dan berkebun. Mereka hidup dari hutan, Dalam beberapa tahun belakangan ini masyarakat was-was karena perkebunan sawit mulai membuka hutan adat mereka. Masyarakat Lembah Grime Nawa tak ingin kehidupan mereka tercerabut kehadiran perkebunan monokultur ini. Dan banyak sekali masyarakat mengalami tantangan buruk dari setiap investasi yang masuk ke Tanah Papua. 

Dan Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP) melakukan pembedah Film Perampasan Tanah Adat dengan maksud, untuk memberikan pendidikan dan penyadaran agar Tanah itu sumber kehidupan manusia yang harus di rawat dan di lindungi dari ancaman industrialisasi global. 

Tanah yang memberikan makan kepada kita manusia, maka kita  tidak harus menjual Tanah kepada para investor sebagai pelaku penindas Rakyat Papua. 

Banyak kawan-kawan yang update situasi yang di berbagai daerah di Papua dengan banyak perampasan Tanah yang di lakukan atas nama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bahasa Pembangunan dan Kesejahteraan menjadi slogan perampasan Tanah Adat, peninghisapan, penindasan, dan pemusnahan ras dan Etnis orang melanesia di West Papua.  Watak negara indonesia sesungguhnya Kapitalisme yang selalu mengedepankan mencari nilai atau  Kapital, dengan watak akumulasi modal itu menciptakan konflik horizontal maupun fertikal sesama orang West Papua.

Perampasan Tanah Masyarakat Adat menjadi ancaman serius di Papua tetapi semua Elit Politik birokrasi Papua berdangsa di atas mimbar politik berbicara tentang jabatan untuk menciptakan kemakmuran privasi. 

Kamu jual Tanah, jangan melahirkan anak karena anak itu mau hidup dimana? 

Kamu tidak sadar kalau kamu serahkan nyawa anak kepada perusahaan untuk di bunuh, dimiskinkan, dan di marginalkan. 

                            Jayapura 07_03_2023

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

#TANAH_AIR_MILIK_KITA

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK

#HIDUP_STBP

#HIDUP_GempaR_Papua

Read More

"Pemberitahuan Umum" Kongres Luar Biasa (KLB) Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR _Papua).Alamat Sekretariat: jln. Sentani timur Jayapura Papua.

                        "Pemberitahuan Umum" 

Kongres Luar Biasa (KLB) Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR _Papua).

Alamat Sekretariat: jln. Sentani timur Jayapura Papua.

_________________________________________

Berdasarkan Nomor: 04/KLB/GP/III/2023

Kongres Luar Biasa Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua, di lakukan pada tanggal 4 maret 2023. Kongres Luar Biasa telah memutuskan dan Menetapkan Kawan Samuel Womsiwor, Sebagai Sekretaris Jenderal (SEKJEN GempaR_ Papua) Masa bakti 2023-2024. 

Nomor: IN/01.019/SK/BPP-GP/PAPUA/JPR/III/2023, tentang Pengesahan Sekretaris Jenderal (Sekjen GempaR Papua).

Kongres Luar Biasa (KLB) GempaR_Papua, Secara  mekanisme organisasi membahas proses pemilihan secara kolektif Anggota GempaR Papua, dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi anggota untuk melakukan  Kongres Luar Biasa. 

Kongres Luar Biasa (KLB) GempaR Papua dilakukan pada 4 maret 2023 dikarenakan kekosongan kepemimpinan dalam organisasi. Anggota GempaR-Papua melaksanakan KLB atas dasar surat Penggunduran diri oleh Sekjen GempaR Papua sebelumnya pada 23 Februari 2023. Berdasarkan Surat tersebut, Anggota GempaR-Papua melaksanakan KLB guna melakukan Pemilihan Sekjen baru.

Anggota Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR Papua) melaksanakan Kongres Luar Biasa untuk mencegah penyakit demoralisasi didalam internal tetapi juga mendorong kerja-kerja perjuangan Organisasi GempaR-Papua. 

Pengurus GempaR-Papua melakukan dan menyukseskan proses KLB, karena menyadari bahwa organisasi adalah pedang perjuangan Pembebasan Tanah Air West Papua. Dan organisasi GempaR Papua adalah salah satun alat politik perjuangan Pembebasan bangsa West Papua melawan cengkraman Kolonialisme, Kapitalisme, dan Imperialisme global.  

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya disampaikan trimakasih, semoga Tuhan, Alam, dan Leluhur Bangsa Papua Memberkati kita semua.

 

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

#TANAH_AIR_MILIK_KITA

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK✊

Read More

"Pelaku Penembakan di lindungi oleh Hukum Republik Indonesia"

"Pelaku Penembakan di lindungi oleh Hukum Republik Indonesia"

Komnas HAM RI Segera membentuk TIM independen untuk mengadvokasi kasus penembakan terhadap warga sipil Wamena Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI), hentikan praktik hukum diskriminasi terhadap Rakyat Papua. Institusi Militer (TNI/POLRI) adalah Pelaku penembakan 9 orang meninggal dunia, 17 orang luka-luka tembakan yang masih di rawat rumah sakit Umum Wamena. 

Sesuai fakta di lapangan pada tanggal 23 Februari 2023  di Sinakma Wamena West Papua, penculikan anak sekolah berusia 9 tahun oleh sopir blakos asal jawa yang  menggakibatkan berjatuhan korban nyawa masyarakat sipil orang asli Wamena Papua. Watak arogansi institusi militer memakan korban nyawa dalam sekejap dengan senjata api, dan itu bukti bahwa institusi militer republik indonesia adalah pelaku kejahatan kemanusiaan di West Papua. 

Warga Orang Asli Papua sekitar 26 orang mengalami  luka tembak, ada yang ada yang kena di bagian belakang, ada yang kena di bagian betis, ada yang kena di bagian Punggung, ada yang kena di bagian kaki dan tangan, ada yang kenah di bagian leher.ada yang kena di bagian ketiak. Beberapa orang yang kena peluruh masih tersarang di tubuh.

𝙉𝙖𝙢𝙖-𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙡𝙖𝙢𝙞 𝙡𝙪𝙠𝙖 𝙩𝙚𝙢𝙗𝙖𝙠

1.) Penias Wenda, 21 tahun, laki-laki, mengalami luka Tembak paha bagian  sebela kiri, anak sekolah SMA YPPGI  Wamena.

2.) Gidion Mosip, 18 Tahun,laki-laki mengalami luka tembak di bagian ketiak, Siswa SMK Yapis Wamena.

3.) Ekimo lengka, 21 Tahun, Laki-laki,

Mengalami luka tembak di bagian belakang.

4.) Eningga Wenda, Laki-laki, 27 Tahun, petani, mengalami luka tembak di bagian paha tembus di punnggu.

5.) Irnius Wakerwa, 20 tahun

petani' laki-laki, megalami luka tembak di bagian Tangan bagian kiri, kaki di bagian kanan. 

6.) Yeis Wenda, 18, laki-laki, mengalami luka tembak di bagian petis  kanan.

7.) Ateko Wenda, laki-laki 

umur, mengalami luka tembak kaki  bagian kiri.

8.) Fredy Yelipele,laki-2 , SD kelas Enam, 

umur 13 Tahun. mengalami luka tembak di telapak tangan di bagian kiri.

9.) Kalius Kogoya 29 tahun,laki-laki, mengalami luka tembak Paha di bagian  Kanan.

10.) Nus Kogoya, 24 tahun, laki-laki, mengalami  luka tenbak  di Kaki bagian kanan tebus beti . 

11.) Benar Wenda, laki-laki, daribKabupaten Lani Jaya, mengalami luka tembak paha bagian  kiri.

12.) Erius Yoman, laki-laki, dari Kabupaten Lany Jaya, mengalami luka tembak Tangan bagian Kanan.

13.) Romy Kogoya, laki-laki, mengalami luka tembak bagian belakang.

14.) Netias Wenda, Laki-laki, mengalami luka tembak tangan bagian kiri, dan mengalami luka tangan bagian kanan.

15.) Frianus Murib, laki-laki,, mengalami luka tembak kaki bagian kiri dan kanan.

16.) Riko Wenda, laki-laki, mengalami luka tembak bagian kanan.

17.) Weneluk  Wakerwa, laki-laki,mengalami luka tembak kaki bagian kanan.

𝗡𝗮𝗺𝗮-𝗻𝗮𝗺𝗮 𝗸𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻 meninggal dunia.

1.) Albert Sitorus, (26 Tahun,laki laki Swasta, Suku Batak, Alamat Sinakma (Luka parang bagian kepala belakang, luka panah bagian punggung).

2.) Ramot Siagian, (28 Tahun, laki laki Swasta, Suku Batak, Alamat Sinakma. (Luka parang bagian kepala belakang, Luka Panah Pada punggung).

3.) Stepanus Wenda,Laki-laki ( Kepala Desa ) distrik kelokbeam kabupaten lani jaya luka tembak di bagian perut.

4.) Alfredo Elopete, laki-laki luka tembak di leher

5.) Korwa Wanimbo, laki-laki, luka tembak di punggung

6.) Tinus Yelipele, mengalami luka tembak di pahu bagian kanan 

7.) Temias Pokneagge, laki-laki,

8.) Vicky Kogoya mengalami luka tembak dada

9.) Riko murip laki-laki mengalami luka tembak bagian perut.

Aktor Penembakan. 

Pelaku penembakan  terhadap 26 warga sipil wamena Papua adalah TNI Batalyon Yonif 765 WIM ANE SILI, dan Polri brimop bersama dalmas polres jayawijaya Wamena Papua. Pelaku TNI/POLRI setelah melakukan penembakan terhadap warga sipil Wamena, tidak ada  upaya  hukum sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat. Terlihat bahwa hukum di republik indonesia melindungi pelaku kejahatan kemanusiaan, tanpa mengedepankan hukum humaniter sesuai konstitusional sebagaimana  menghargai  nyawa manusia ciptaan Tuhan.

Sampai detik inipun belum ada satu badan Hukum yang mengadvokasi kasus penembakan terhadap 26 warga sipil Wamena Papua. 

Pernyataan masyarakat di wamena sudah jelas bahwa negara indonesia, segera adili pelaku penembakan 26 warga sipil dengan seadil-adilanya. Dan tuntutan warga sipil itu harus di advokasi oleh semua pihak agar proses hukum berjalan dan juga kasus ini KOMNAS HAM RI harus sakan sebagai pelanggaran HAM berat di West Papua. 

Sumber Info: TKP 

Redaksi Oleh: Varra Iyaba 

Read More

MENOLAK PENEMPATAN KANTOR GUBERNUR PAPUA PENGUNUNGAN TENGAH DI WILAYAH ADAT SUKU HUBULAH.

Kami, Ikatan  Keluarga Distrik Musatfak (IKDM) Di Kota Jayapura Papua.

Alamat; Jln. Kamwolker P3 Waena Jayapura

___________________________________

Nomor: 01/Per/IKDM/JPR/Thn 2023

Perihal: Pernyataan Sikap 

Ismael Asso dan Komplotannya "Intelektual Pelacur yang menghancurkan Eksistensi masyarakat Hubula"

  

Kami generasi anak Hubulah  merasa terancam dengan kebijakan Ismael  Asso selaku intelektual Pelacur Politik yang menyerahkan Tanah Adat kami, demi Pembangunan kantor gubernur provinsi Pengunungan Tengah Papua. 

Kami Melihat dengan kebijakan Ismael Asso sebagai Tokoh pelacur politik Papua, yang mengancam eksistensi masyarakat Adat Hubula. Dan penyerahan Tanah Adat oleh oknum yang tidak bertanggung Jawab itu atas kepentingan Jabatan & kekuasaan baru di Wilayah Adat Suku Hubulah dan lebih spesifiknya di wilayah Adat Klen Suku Assolokobal, Uelesi, dan Wouma. 

Keputusan penyerahan  Tanah adat suku  Hubulah klen Wouma, Welesi, dan Assolokobal), 108 Hektar Tanah Adat ini keputusan sepihak oleh  oknum intelektual pelacur demi kepentingan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB). Tanah Adat klen suku Assolokobal, Wouma dan Uelesi bukan milik perorangan atau satu dua orang, tetapi Tanah Adat itu milik 3 klen Suku yaitu; Klen Suku Assolokobal, Wouma, dan Welesi.Jika Saudara Wempi Wetipo dan Ismael Asso ingin bangun kantor Gubernur provinsi Pengunungan tengah Papua, seharusnya melakukan Nota kesepakatan dengan 3 klen suku besar di wilayah setempat karena yang mempunyai hak atas Tanah Adat adalah 3 klen suku besar. Tetapi faktanya tanpa ada kesepakatan dengan pemilik Tanah Adat, mengambil tindakan serta merta itu ilegal. 

Dengan tindakan itu kami, Ikatan  Keluarga Distrik Musatfak (IKDM) Di Kota Jayapura Papua, menyatakan Sikap!

1. Kami Menolak dengan tegas! Penyerahan dan rencana peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur provinsi Papua pengunungan tengah.

2. Kami Mengutuk Keras terhadap tokoh intelektual pelacur yang mengatasnamakan tiga klen Suku yaitu; Assolokobal, Wouma, dan Uelesi. 

3. Kami mendesak kepada Wakil mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo, berhenti membawah muatan politik untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan baru, tanpa mengkaji dampak baik buruk terhadap masyarakat Adat yang mempunyai hak atas Tanah Adat. 

4. Kami Mendukung Penuh dengan, Solidaritas Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat Lintas Aliansi Diskrik; Wouma, Welesi, dan Assolokobal untuk Menolak segalah bentuk program Jakarta!

5. Apalah Aspirasi kami tidak di dengar oleh saudara wakil mentri Jhon Wempi Wetipo dan Saudara Ismael Asso selaku tokoh Pelacur Politik, kami siap memobilisasi masyarakat untuk menduduki di wilayah penempatan kantor Gubernur. 

1. TOLAK PENEMPATAN KANTOR GUBERNUR !!

2. HUBULAH BUKAN TANAH KOSONG !!

3. PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !!

4. TUTUP MATA LAWAN BALIK !!

       TTD

Ketua IKDM

1. Darnol Huby 

                          Jayapura 15 Februari 2023

Read More

Himbauan UmumBadan Penggurus Harian Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat Papua (BPH-GempaR Papua)

                 Himbauan Umum

Badan Penggurus Harian Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat  Papua (BPH-GempaR Papua) 

____________________________________

No           : 07/HU/GP/JPR/2022

Perihal    : Himbauan Papua Darurat Militerisme Indonesia.

      

                Jayapura 11 Feb 2023

Salam Pembebasan !!

Kami Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat Papua (GempaR Papua), menghimbaukan kepada seluruh lapisan rakyat tertindas di West Papua, bahwa segera membatasi diri keluar malam karena kondisi  hari ini di Papua tidak baik baik saja.   

Rakyat tertindas di West Papua Perlu mengetahui bahwa negara kolonialisme indonesia melakukan invasi militer TNI & POLRI dalam skala besar. Jumlah keseluruhan pendoropan militerisme indonesia 3.657, itu Prajurit Elit TNI 3.000 dan Brimob Polri 657, ke Tanah Papua. Pendoropan militer TNI & POLRI ke Papua dari bulan Januari sampai agustus 2022 dengan misi untuk menciptakan kejahatan kemanusiaan di West Papua. 

Begitu negara kolonialisme indonesia melakukan pendoropan militerisme ke Papua dalam skala besar, tidak lama kemudia tercipta beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua. 

Khasus mutilasi 4 warga sipil asal Nduga di timika  oleh TNI, penembakan di deiyai terhadap warga sipil, penembakan terhadap warga sipil di intan Jaya, penyiksaan terhadap 3 warga sipil di Mapi salah satu meninggal dunia,  dan tidak lama kemudian di Mapi lagi terjadi penembakan terhadap 9 warga salah satunya meninggal dunia. Dan kemudian di Kepulauan Yepen pada 30 november 2022 tercipta 250 penggungsi ke hutan akibat operasi militer TNI/POLRI dll.

Dan kita juga melihat sendiri aktivis-aktivis politik maupun mahasiswa semua di kriminalisasi di rana hukum dengan dugaan tanpa ada bukti-bukti yang jelas. 

Setelah pendoropan elit militer dari Jakarta tiba di  Papua menyamar jadi tukang ojek, dosen di kampus, jadi guru, pendeta, Pastor, penjual bakso, penjual jam tangan, menjadi penjahit spatu, penjual sayur, dan lain-lain. 

Itulah kemunafikan Militer TNI/POLRI menyamar untuk memusnakan orang papua dengan berbagai cara dan gaya mereka yang biadap. 

Kejahatan kemanusiaan tercipta lebih para mulai dari sejak tahun 2018 sampai 30 November 2022 di Nduga, Intan jaya, Maybrad, Pengunungan Bintang, Kepulauan Yapen, Yahukimo Suru-suru, dan Puncak jaya. Dan jumlah penembakan warga sipil Papua 1760, dan korban penggungsi 67.250  tercipta dan situasi ini masih belum kondusif dengan baik. Yang menyebabkan semua rentetan kejahatan ini oleh militerisme indonesia yaitu TNI/POLRI dengan watak arogansi demi mencari nilai lebih. 

Rakyat Papua jangan pernah berharap kalau Rentetan pelanggaran kejahatan kemanusiaan  di atas Tanah Papua akan berhenti sampai disini, tetapi kejahatan ini akan terus tercipta jikalau Papua masih belum bebas dari ketertindasan sistem kolonialisme indonesia. Sudah saatnya kita baku jaga dan baku kasi tau untuk mencegah dari ancaman negara kolonialisme indonesia. 

Invasi militerisme dalam skali besar ini ada membawah muatan kepentingan ekonomi politik agar semua dapat berjalan sesuai nafsu yang tinggi. Dan sesuai pengalaman juga kita tau bahwa setiap pendoropan militer ke papua menciptakan penggungsian, pengusiran paksa, penembakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan perampasan hak-hak orang asli Papua. 

Militerisme juga selalu menjadi alat yang mengamankan kepentingan membuka ladang eksploitasi untuk mendapatkan nilai lebih. Dan kita melihat kembali pernyataan Joko Widodo simbol Negara penjajah pada tahun 2019, siapa yang menghalang halangi aktivitas industrialisasi di Papua, Tumpas! 

Pernyataan  Joko Widodo mulai terjadi menciptakan kejahatan kemanusiaan di West Papua oleh Militer TNI/POLRI. 

Target Negara Indonesia sebagai Penjajah bagi bangsa Papua Barat:

Targetnya untuk menciptakan genosida di West Papua agar proses akumulasi modal berjalan dengan baik tanpa hambatan oleh manusia tertindas, karena itu prinsip negara penjajah. Hukum akumulasi modal tidak peduli terhadap hukum alam dan manusia.

Apakah Rakyat tertindas di West Papua ingin di bunuh terus seperti binatang? Jika Rakyat Papua tidak ingin di bunuh seperti binatang oleh penjajah, libatkan diri dalam organisasi Perjuangan Pembebasan Nasional untuk kita merebut hak kedaulatan bangsa West Papua. 

TTD 

KETUA Kota 

Varra Iyaba 

#Papua_Bukan_Tanah_Kosong !!

#Tutup_Mata_Lawan_Balik !!

 

Read More

Indonesia Pembajak Anjing Penjaga Kapitalisme & Imperialisme Monopoli.

Kapitalisme tidak peduli dengan kemiskinan, penderitaan, kelaparan, dan Penindasan secara masif terhadap Orang Asli  Papua. Pendukung Kapitalisme adalah sistemik kolonialisme secara terstruktur untuk mendapatkan keuntungan nilai lebih. Kolonialisme di manfaatkan oleh negara Imperialisme hanya untuk mangatur regulasi atau memuluskan Hukum Akumulasi atas  kepentingan Imperialisme Monopoli membuka ladang Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), di wilayah kolonialisme itu sendiri. 

Kita melihat kembali Kritikan Marxis terhadap reaksi Kapitalisme ke abad 20, karena faktor struktur tidak seimbang, Kelas paling dibawah adalah Pekerja (proletar), dan kelas atas (Borjuis). Kelas 1 & 2 itu di ciptakan dengan muatan kepentingan ekonomi politik kelas atas dalam hal ini Imperialisme dan Neonolonialisme. Aktivitas Kelompok kelas bawah atau kelas tertindas selalu Bertani, berburuh, Beternak,  bahkan tenaganya  1 x 24 jam di eksploitasi habis habisan untuk kepentingan imperialisme mendapatkan nilai lebih atau mendapatkan modal berlipat ganda. 

Struktur Kapitalisme bisa melanggengkan  dengan aman ketika Militerisme menjaga dan mengawasi sistem akumulasi modal, karena Militer sebagai instrumen Kapitalisme dan pengaman investasi milik para Pemodal. Dan praktik Militerisme lebih cenderung menciptakan kejahatan refresif, agresif,  Reaksioner, otoritanianisme, dan tunjukan watak arogansi karena militer salah satu Alat Manufer politik imperialisme yang punya kepentingan didalam wilayah kekuasaan Kolonialisme dan militer TNI POLRI di Papua, Pembajak anjing penjaga investasi di Papua Barat.

Contohnya kita saksikan sendiri bahwa pada tahun 2018 sampai 30 November 2022 76.250 ribu pengungsi tercipta di Nduga, Kepulauan Yapen, Intan jaya, Maybrad, Yahukimo, dan Pengunungan Bintang.

76.250 Warga sipil Papua di usir secara paksa oleh (TNI/POLRI), dengan itu sesuai peta investasi untuk warga sipil harus di gusur agar investasi bisa berjalan dengan mulus tanpa hambatan.  

Dan pengungsi warga sipil Papua tercipta, ada keterlibatan Gubernur Papua (Lukas Enembe) karena pada 24 juli 2020 Lukas Enembe selaku Gubernur Papua memberikan Surat Rekomendasi "Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Direktur utama PT. Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Dari sini kita Rakyat tertindas di Papua bisa melabelkan bahwa Elit Politik Papua yang bekerja didalam sistem birokrasi kolonial sebagai Pilar Pilar kekuasaan jakarta di West Papua. Dan Elit politik Papua sebagai anjing Penjaga Sistem Penindasan an antek antek para pemodal / Kapital. 

Persoalan kebangsaan kita Rakyat tertindas di Papua tidak bisa gantungkan kepada para elit politik birokrasi, karena mereka adalah anjing penjaga sistem penindasan jakarta.

Mata rantai penindasan bisa putus ketika Rakyat berpolitik didalam organisasi perjuangan yang ada di Tanah Air West Papua. 

Che Guevara menegaskan bahwa; Revolusi bukanlah buah apel  yang  jatuh ketika sudah matang, tapi kamu yang harus membuatnya jatuh. Penegasan ini kita lantas berpikir bahwa perjuangan kemerdekaan sesungguhnya ada pada kekuatan Rakyat tertindas untuk menggakhiri penderitaan dan membawah pembebasan Nasional bagi Bangsa Papua Barat. 

Kaum Revolusioner Papua harus berpikir dan bertindak untuk mengatur kekuatan sistem perlawanan untuk menentang kekuasaan kolonialisme, bukan mengatur sistem perpecahan dan ambisi jabatan organisasi Perjuangan. Rakyat sudah merasa jenu dengan dinamika perpecahan didalam internal gerakan perjuangan dengan faktor ambisius jabatan untuk mencari nama besar. 

Revolusi bisa berakhir kapan saja ketika pejuang Papua sebagai pilar pilar bangsa tertindas bersatu didalam wada persatuan, dan bersatu dalam agenda untu menentang segala kebijakan sistem monopoli. 

Keyakinan Rakyat bahwa Papua Pasti Merdeka, namun dengan harapan Pejuan Papua harus bersatu dalam satu wada Perjuangan agar arah kemajuan Perjuangan terlihat jelas.

#Salam_Pembebasan !! 

#PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !!

#TUTUP_MATA_ LAWAN BALIK !! 

Read More

Judul Buku "Teologi Pembebasan", yang di tulis Oleh (Francis Wahono Nitiprawiro) ini pernah di terbitkan oleh penerbit Sinar Harapan Jakarta tahun 1987, tetapi pada tahun itu buku ini di larang beredar karena dianggap Buku ini menyebarkan ide atau gagasan Marxisme & Leninisme yang akan menganggu stabilitas negara.

Buku yang Berjudul "Teologi Pembebasan" 

______________________________________

Buku "Teologi Pembebasan" yang di tulis Oleh (Francis Wahono Nitiprawiro) ini pernah di terbitkan oleh penerbit Sinar Harapan Jakarta tahun 1987, tetapi pada tahun itu buku ini di larang beredar karena dianggap Buku ini menyebarkan ide atau gagasan Marxisme & Leninisme yang akan menganggu stabilitas negara. 

Teologi Pembebasan adalah sebuah paham tentang peranan agama & Adat dalam ruang lingkup lingkungan sosial Politik di Fase Kapitalisme. Dengan kata lain Teologi Pembebasan  suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran atau nilai keagamaan dan Tradisi Adat  pada masalah konkret di Papua Barat. Teologi Pembebasan adalah upaya berteologi secara kontekstual.

 Teologi Pembebasan yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris (Liberation Theology) menjadi keharusan bagi kegiatan gereja-gereja dalam komitmen pada kehidupan sosial, Politik, dan Ekonomi. Teologi pembebasan lahir sebagai respons terhadap situasi ekonomi dan politik yang dinilai menyengsarakan rakyat.

Buku ini Bercerita juga tentang Kobobrokan situasi cengkraman Kolonialisme di fase Kapitalisme, mengirim sinyal kritik pedas kepada yang sedang berkuasa. Dan mengkritisi kebijakan negara & para teologi yang sedang bermain jiwa & hati. 

Ketidakberdayaan mengembangkan pemikiran dan tindakan kebijakan yang mampu menyiasati "modernisasi" yang berupa globalosasi tersebut membuat mereka memilih jalan pertahanan eksistensi yang asal asalan. 

Istilah "Pembangunan" di beri daya magis, sementara istilah "Pemberdayaan" Belum lazim di pakai. Penyalagunaan uang dan jabatan di beri nama "Pemborosan" sementara mempergunakan istilah "Korupsi" atau "KKN" (Korupru, Kolusi, dan Nepotisme) di tabukan. Bicara soal "Kemiskinan" adalah Dosa, namun bicara "kesetiakawanan sosial" menjadi semboyan kosong belaka. 

Cara demikian tidak lain menunjukan kekalapan sosial, frustasi sosial ketradisi Adat atau Agama yang tidak jarang menghalalkan cara cara destruktif; cara - cara kekerasan yang justru mencoreng muka tradisi Adat atau Agama itu sendiri. Negara Kebalnya  politisasi Adat dan Agama oleh para petualangan politik praktis dengan kepentingan ekonomi sesaat.

 Eksistensi Tuhan terhadap umat manusia di bunuh oleh parasit parasit negarawan, dengan kepentingan politik praktis melangenkan kekejaman dan kekejian terhadap umat Tuhan. 

Buku "Teologi Pembebasan" mempoklamasikan untuk semua orang beriman tanpa memandang Agama dan Tradisi_Adat; sebuah teologi universal yang mengampu masyarakat plural. 

Teologi Pembebasan amat pekat dengan kesadaran akan pentingnya tradisi Adat dan historisitas budaya masyarakat hukum Adat & masyarakat marjinal. 

"Pembebasan Anak Anak Bangsa"

Teologi Pembebasan juga menyiasati globalisasi dengan menawarkan paradigma dan cara bertindak yang membebaskan manusia, atau praksis dari segala macam kedosaan. Dalam tradisi pemikiran keagamaan, selain dosa pribadi, dosa sosial, dosa ekonomi, dosa politik, dosa hukum, dosa budaya, bahkan dosa dari segalah dosa; yakni dosa Asali. 

Paradigma Pembebasan adalah penegasan dari paradigma penyelamatan. Intinya bahwa manusia di ciptakan dengan citra Allah yang kudus, artinya bebas dari segalah bentuk dosa, namun dengan kesombongan dan keserakahannya ia kehilangan kebebasanya, terkungkung dalam penjara dosa dan kegelapan. Semuanya kalau di telusuri jiwa dan rohnya untaian nilai nilai luhur pembentukan Pembebasan, sebuah alternatif terhadap paradigma globalisasi. Bahwa Pembebasan itu dimiliki hanya oleh "Anak Anak Bangsa tertindas" yang mampu mendoprak gerbang Pembebasan Bangsa dari cengkraman Kolonialisme Indonesia, Kapitalisme Amerika, dan sekutunya. 

Teologi Pembebasan adalah sebuah paham tentang peranan agama & Adat dalam ruang lingkup lingkungan sosial Politik di Fase Kapitalisme. Dengan kata lain Teologi Pembebasan  suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran atau nilai keagamaan dan Tradisi Adat  pada masalah konkret di Papua Barat. 

Teologi Pembebasan adalah upaya berteologi secara kontekstual dengan kondisi sosial, bukan Negara  politisasi Adat dan Agama  politik praktis dengan kepentingan ekonomi sesaat. Situasi objektif di Papua agama & Adat di pelacurkan dengan kepentingan Hukum Akumulasi modal bagi konglomerat.

Penulis Oleh: 

Aktivis GempaR Papua 

( Varra Iyaba )

 

Read More