Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR-Papua). Hari Internasional Rakyat Pribumi 9 Agustus 2023

Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua 

(GempaR-Papua)

Hari Internasional Rakyat Pribumi

9 Agustus 2023

“HUTAN PAPUA BUKAN UTANG NEGARA”

Hari Internasional Rakyat Pribumi yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus, sejak tahun 2007 hingga tahun 2023 merupakan momentum masyarakat Adat di seluruh dunia, untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan serta perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat, warisan kebudayaan tanpa deskriminasi, sebagaimana yang termaktub dalam Hukum Internasional.

Dalam sejarahnya, Hari Rakyat Pribumi telah diperjuangkan sebagai kekuatan oleh rakyat Amerika Latin sejak 1984, dan baru pada tahun 1994, Hari masyarakat adat se dunia di putuskan oleh majelis umum PBB pada tanggal 23 desember 1994 dalam resolusi 49/214. Tanggal 9 Agustus adalah momen awal ketika masyarakat Pribumi bertemu dengan sub komisi PBB dalam membahas perlindungan masyarakat adat diseluruh dunia. Dan, Sidang Pleno ke 107 Majelis Umum PBB pada 13 September 2007, akhirnya ditetapkan sebagai Hari Internasional Masyarakat Pribumi, dan telah diatur dalam Konvensi International Labor Organization (ILO) No. 169 tahun 1989.

Hingga kini terdapat 370 juta penduduk pribumi yang tersebar di 90 negara, dengan 7000 bahasa dengan 5000 ragam budaya. Dengan 1,6 milyar masyarakat pedesaan sampai tingkat tertentu bergantung pada hutan. Satu milyar dari 1,2 milyar masyarakat yang miskin sekali bergantung pada sumber daya hutan untuk seluruh atau sebagian sumber penghidupannya. 240 juta masyarakat sebagian besar hidup dalam ekosistem hutan. 300 - 350 juta masyarakat amat bergantung pada hutan dan tinggal di dalam atau berdekatan dengan hutan lebat yang menjadi tumpuan subsistensi dan pendapatan mereka. Serta diperkirakan ada 500 juta masyarakat yang tergantung pada hutan, di mana 200 juta di antaranya adalah masyarakat adat.

Di Indonesia ada 70 juta jiwa yang terdiri dari 1100 suku dengan 718 bahasa. Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepnjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic Indonesia, yang di atur dalam pasal 18B ayat 2 uud 1945 tentang masyarakat adat, UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU Otsus Pasal 38 ayat (2) – Perlindungan Hutan Adat, Pasal 43 ayat (4) Tentang Ijin HGU dari Masyarakat Adat, dan Pasal 59 ayat (3) – Kesehatan Gratis.

HUTAN PAPUA, BUKAN UTANG NEGARA

Lahirnya Hari Masyarakat Adat Internasional, bukan hanya sebatas momentum seremonial bagi Orang Papua. Kami (GempaR-Papua), telah mendorong peringatan hari tersebut sejak 2018, dan setahun sebelumnya dengan Slogan “Papua Bukan Tanah Kosong” dan “Tanah Air Milik Kita” sebagai penyebaran kesadaran kepada orang Papua dan khususnya keadapa anak muda Papua bahwa Kamilah pemilik masa depan Tanah Papua. Slogan ini bertujuan sebagai landasan bijak Pemuda Adat Papua untuk melawan balik dan mempertahankan eksistensi hutan, alam, tanahnya sebagai hak waris yang di berikan ALLAH, Alam dan Leluhur demi hidup bebas di atas Tanahnya sendiri. Tanggal 9 Agustus 2023 ini, tidak hanya di Peringati di Papua tapi di seluruh dunia, dengan tema Umum yaitu: “Pemuda Adat Sebagai Agen Perubahan Untuk Penentuan Nasib Sendiri”.

Sesuai dengan tema Umumnya, kami bersolider dan mendukung Penuh: Pemuda Adat Sikap Organisasi Perempuan Adat (ORPA) yang mendorong perlindungan Adat Wilayah Namblong Genyem dari Ancaman Investasi PT. Permata Nusa Mandiri yang merampas 32.000 hektar lahan Adat, juga Pemuda Adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tambrauw dalam menolak Investasi 120.000 hektar PT. Nuansa Lestari Sejahtera. Kami berdiri bersama Pemuda Adat suku Hubula yang melawan Perampasan Tanah Adat Klen Wio, Welesi dan Asso-Lokonal dengan dalil pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan Tengah. Dan juga seluruh Pemuda adat Papua yang bergerak dengan perlawanan Sipil tapi juga Senjata untuk menghusir perampasan Tanah Adat di Wilayah Nduga, Intan Jaya, dan Maybrat. Serta Bersama Masyarakat Adat Awyu Marga Woro Boven Digul dalam perlawanan menentang Perampasan Tanah Adat oleh PT. Indo Asiana seluas 36.094 hektar.

GempaR-Papua menyebarkan pesan bahwa Tanah Air Milik Kita dan Papua Bukan Tanah Kosong kepada semua Pemuda Adat di Tanah Papua yang hari bergerak bersama rakyat Papua pada umumnya melawan segala bentuk kejahatan perampasan Tanah Adat atas nama pembangunan dan ekonomi, di Byak, Timika, dan wilayah Papua yang belum tereskpos media.

Perlawana seluruh Rakyat Papua bukan tanpa sebab disamping juga sikap Negara Indonesia yang sejak empat tahun lalu, oleh Presiden Indonesia pada Maret 2019 mengatakan “…Tutup Mata Beri Ijin Investasi…siapa yang menghalangi tumpas…! Semua sikap Presiden Indonesia diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Omnimbus Law 2020 (UU No. 11 Tahun 2020), dan dideregulasikanya UU Otsus Jilid II (UU No. 2 Tahun 2021), serta Pemekaran 4 Provinsi di Tanah Papua pada akhir 2022. Peristiwa dalam empat tahun terakhir tersebut adalah rangkaian manifesto Negara untuk SIAP merampas tanah Adat Rakyat Papua tanpa kompromi. Bukan sembarang pernyataan, sebab berbagai pemerhati lingkungan Papua telah mengeluarkan data, bahwa perampasan tanah Adat Papua telah mencapai 29 juta hektar, dengan 16 Perusahaan Besar: Baik Tambang, Perusahaan Hak Pengelolaan Hutan dan Sawit, di Papua. Dengan artian bahwa Luas Hutan Papua yang tersisa dari target Investasi adalah 13 juta hektar, dari total 42 juta hektar Luas Hutan Adat Papua. 

Sebagai catatan: Masa kepempimpinan Presiden Jokowi telah menimbulkan 2.291 kasuus dengan 41 tewas dan 546 orang di aniaya, serta 51 tertembak karena konflik agrarian di Indonesia.

Di Papua, ada dihuni 162 suku yang tersebar dari Sorong-Merauke (DAP), dengan keaneka-ragaman, mulai dari 20 jenis pohon dengan 80% adalah hutan tropis, ada 160 ribu jenis serangga, 6 ribu jenis mamalia. Semuanya sedang terancam, dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB), Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Tengah, serta Provinsi Saireri, yang didalamnya sedang di dorong Food Estate (FE) yang digencarkan secara bersamaan (sejak 2021), dengan luas targetkan FE mencapai 705.100 hektar diseluruh Tanah Papua. Yang tujuan Indonesia jelas, keluar dari Jurang Krisis Ekonomi dan Juga Krisis Pangan Global - Krisis Pangan Dunia yang sedang melanda 60 Negara di dunia termasuk Indonesia. 

Di tengah krisis internal Indonesia, Negara terus melakukan kriminalisasi aktivis, halnya Rocky Gerung saat ini yang secara terbuka melawan kekejaman negara atas nama pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Viktor Yeimo dan Pemuda Adat Papua yang mendekam di Penjara adalah bukti kolonialisme terstruktur dan sistematis di Indonesia dan secara khusus di Papua.

Olehnya, dengan tegas kami nyatakan: “Hutan Papua Bukan Utang Negara!” Arti tersebut dalam pandangan kami bahwa semua bentuk perampasan Tanah Adat Orang Papua adalah kepentingan ekonomi dan Investasi Indonesia untuk melunaskan utang Indonesia. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia terus melobi berbagai Negara untuk membahas invetasi atau perluasan jaringan investor di Tanah Papua.

PANGGILAN SOLIDARITAS: SELAMATKAN HUTAN PAPUA, BAGI KEADILAN IKLIM DUNIA

Krisis Iklim Itu Nyata, kita tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global dan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Perubahan Iklim yang begitu esktrem disertai dengan pengrusakan ekosistem tanpa control oleh kapitalis global, mendorong peningkatan suhu bumi dan berubahnya tatanam iklim dunia (pancaroba).

1000 lebih orang meninggal di Portugal dan Spanyol pada juli 2022, ketinggian ait laut yang meningkat 20 cm setiap tahunnya. Kebakaran Hutan di sepanjang Amerika-Kanada, Eropa dan Afrika, serta meluasnya Wabah Covid-19 yang menewaskan ratusan juta manusia, serta Cacar Monyet yang sedang menyebar di Sebagian wilayah bumi merupakan bukti bahwa Krisis Iklim begitu dekat, kerusakan ekosistem begitu nyata dan tak terkontrol, serta hilangnya fungsi ekosistem dan keseimbangan kehidupan antara manusia dan alam akibat dari pola ekspansi kapitalis global yang rakus.

Ditengah krisis Iklim Dunia, Papua yang adalah benteng terakhir hutan tropis dunia, (diantara Amazon dan Kongo) justru sedang terancam. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, hutan Papua terus dirusak tanpa perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat Adat Papua yang mencoba mempertahankan tanah adat leluhurnya. Dalam enam bulan terakhir, 1.700 lebih hektar luas lahan Papua di rampas oleh lima perusahaan Food Estate di Papua. Disamping tersisanya 13 juta hektar sisa, yang sedang dipertahankan oleh masyarakat adat Papua, serta tingginya pelanggaran HAM yang ditimbulkan oleh militer Indonesia karena melindungi kepentingan investasi tersebut. 

Kami menyampaikan sikap solidaritas kami, terhadap Masyarakat Adat di Wadas Jawa Tengah yang melawan perampasan tanah atas nama pembangunan Nasional Indonesia, Masyarakat Adat di Kalimantan Timur yang melawan perampasan Tanah Adat atas nama Pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia, serta seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak investasi atas nama pembangunan.

Kami menyampaikan solidaritas kami terhadap masyarakat Adat di Filipina dan Myanmar yang hari ini melawan kediktatoran, juga masyarakat adat di Pasifik Tonga, Hawai dan Kanaki yang terdampak pencemaran laut akibat Latihan perang oleh Amerika dan Sekutunya.

Kami menyapaikan satu pesan yang sama kepada seluruh masyarakat Adat dunia bahwa “Kami melawan, kami menjaga tanah. Kami Menjaga Tanah, Kami Menyelamatkan Bumi”

Penutup

Sikap kami, Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR-Papua), dalam rangka memperingati Hari Internasional Rakyat Pribumi pada 9 Agustus 2023. Kami menyatakan sikap:

1. Mengutuk Antek-antek Jakarta yang melakukan perampasan Tanah Adat Suku Hubula Klen Wio, Welesi dan Asso-Lokobal atas nama Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Tengah seluas 108 hektar.

2. Majelis hakim yang yang dipimpin Merna Cinthia  SH MH bersama hakim anggota Yusup Klemen SH dan Donny Poja SH

Read More

45 TAHUN MENGENANG MAMBESAK. "Menyayi Untuk Hidup Dahulu, Kini, dan Nanti"

45 TAHUN MENGENANG MAMBESAK.  

 "Menyayi Untuk Hidup Dahulu, Kini, dan Nanti"

Gerakan Mahasiswa Pemuda Dan Rakyat Papua (GempaR Papua), menciptakan panggung Seni Musik di tugu Universitas Cenderawasih (UNCEN) sebagai bentuk penghormatan atas warisan para pendahulu yang menciptakan semangat perlawanan melalui musik Mambesak. 

Kami GempaR Papua melihat dari gerakan perjuangan Mambesak bahwa Mambesak membangitkan sprit perjuangan pembebasan, mengangkat nilai kebudayaan, serta membangun Nasionalisme Ke Papuaan. 

Pada 5 Agustus 2023 di Kota Jayapura,  Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR Papua), menciptakan panggung seni merupakan bantuk mengenang karya musik untuk terus memberi semangat di tengah - tengah situasi kekerasan militerisme. 

Mambesak adalah spirt perjuangan Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR Papua) dan kami akan terus bernyayi setiap waktu dalam medan revolusi. Kami akan terus bernyanyi walaupun kekerasan militerisme berlipat ganda di berbagai sektor, karena Arnold C Ap bilang, menyanyi untuk hidup. 

Mambesak adalah spirit, semangat dan nilai yang terus hidup dalam gerakan kebudayaan Papua Dan gerakan politik Pembebasan, setiap kita mendiskusikan soal nasionalisme, identitas, bahkan politik kebudayaan.

Mambesak adalah salah satu inisiasi penting dari gerakan kebangkitan kultural yang jelas-jelas telah mewarnai penguatan jati diri rakyat Papua dalam menatap hari depan mereka.

Mambesak boleh saja telah tiada dan beberapa anggotanya sudah banyak yang meninggal. Tetapi Kini, tantangan masyarakat Papua ke depan adalah menghayati spirit dan nilai Mambesak sebagai pondasi gerakan kebudayaan pembebasan ke depannya. 

Mambesak telah meletakkan pondasi tersebut dan memberikan kita pelita untuk melangkah maju merebut kemerdekaan Bangsa West Papua.

#HIDUP_MAMBESAK

#HIDUP_ARNOLD_AP

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

#TANAH_AIR_MILIK_KITA

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK!

Read More

*SURAT TERBUKA UNTUK SAUDARA PJ GUBERNUR PP NICOLAUS KONDOMO*

Shalom Pak Kondomo, kenalkan saya Benyamin Lagowan putra sulung Alm. Kolo Lagowan dari aliansi Lago-Matuan, satu dari 8 klen Wita-Waya (8 Suku Besar) Wio di Wouma yang menolak penempatan kantor Gub dll. Siapa Kolo Lagowan?  Silahkan tanya Wasuok Siep, Wempi Wetipo, Ismail Asso, Ismail Wetapo dan Paulus Matuan. Biar mereka cerita sebenarnya, dan anda tahu sejarah kelam kami di Wouma. 

Saya sangat menyayangkan pernyataan saudara dan mengutuk pernyataan tak bijaksana dan tak elegan sebagai pemimpin/ kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan.

Saudara Kondomo, pada media nokenwene.com tanggal 13 Juli 2023 malam anda mengatakan kami yang demo menolak penempatan kantor Gubernur di Wouma, bukan orang Wouma. 

Saya menyayangkan dan mempertanyakan apa dasar dari pernyataan saudara itu?  Kami minta agar anda segera klarifikasi dan minta maaf kepada masyarakat Wouma 3x24 jam sebelum kami marah dan bertindak. Dan bila tidak diindahkan, kami minta anda sebagai PJ Gubernur PP segera mengundurkan diri dari posisi PJ Gubernur PP. 

Sebagai seorang kepala daerah anda telah gagal menjadi bapak dari semua kalangan masyarakat Wamena dan Lapago. Anda tidak bijak, anda tidak adil, anda tidak memiliki sikap sebagai pemimpin yang bijaksana dan terbuka pada semua kelompok. Pernyataan anda telah sangat melukai hati masyarakat pemilik hak ulayat yang menolak pengalihfungsian lahan perkebunan mereka. Anda tidak pernah berupaya memfasilitasi pertemuan dengan kelompok kontra. Selama ini anda selalu di luar kota Wamena. Sehingga tidak mengerti dan memahami akar masalah sosioantropologis sengketa lahan dgn baik. Anda gagal. Anda salah dan keliru. Anda sudah lalai. 

Kami minta anda segera minta maaf kepada publik khususnya masyarakat adat Wouma. Jika tidak, sebaiknya segera mundur. Karena anda tidak layak menjadi pemimpin di organisasi sipil-eksekutif.

*Benyamin  Lagowan*

_Ahli Waris dan Pemilik Tanah Adat Wouma_

(No Hp 081254655591)

Read More

Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP), Bersama Mahasiswa Papua. Melakukan aksi galang dana untuk pengungsi di Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Pengunungan Bintang, Timika, Kepulauan Yapen, Serui, Maybrad, dan Puncak Jaya.

Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP), Bersama Mahasiswa Papua. Melakukan aksi galang dana untuk pengungsi di Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Pengunungan Bintang, Timika, Kepulauan Yapen, Serui, Maybrad, dan Puncak Jaya. Aksi galang dana sekaligus membagikan selebaran berisi tentang kondisi pengungsi dari sejak 2018 sampai sekarang 2023. 

Aksi galang dana dilakukan oleh Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP) Bersama Mahasiswa Papua, pada tanggal 13 Juli 2023 di  lampu merah Waena kota Jayapura Papua. 

Kalau kembali melihat mengapa sampai Jumlah pengungsi 43.882, itu di sebabkan oleh perang antara TNI/POLRI vs TPNPB/OPM, akhirnya Aksi peduli pengalangan dana di adakan dengan maksud untuk membantu korban Pelanggaran (HAM). 

Kordinator Sekretaris Elsa Pekey mengatakan bahwa Aksi galang dana STBP, bersama Mahasiswa Papua ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, terutama mereka yang sedang mengalami pengungsi di Nduga, Intan Jaya, Maybrad, Pengunungan Bintang, Timika, Yahukimo Suru Suru, Kepulauan Yapen, serui, dan Puncak Jaya. 

Kata Pekey sekretaris Posko, kami STBP bersama, Mahasiswa Papua juga sudah buka Posko Peduli Pengungsi di kabesma Uncen untuk meminta sumbangan berupa dana, Pakaian layak di pake, buku tulis, buku bacaan, bolpen, dan Obat-obatan. 

Ujar pekey bahwa kondisi pengungsi dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2023 bulan juli, sangat membutuhkan bantuan berupa moril maupun materil dikarenakan mereka masih hidup di pos - pos pengungsian. 

Kata Sekretaris kordinator posko Peduli Pengungsi, kami akan buka posko  donasi 1 Kali 24 jam sampai waktu yang di tentukan karena sumbangan yang di berikan dari bulan juni sampai sekarang bulan Juli 2023 belum mencukupi untuk kebutuhan keluarga kita di 7 wilayah konflik akibat perang TNI/POLRI vs TPNPB_OPM. 

Harapan Sekretaris Posko Elsa Pekey  bahwa Seluruh warga yang berada di kota Jayapura untuk dapat membantu kami berupa Dana, Bama, dan pakaian yang layak di pakai buat sanak saudara yang berada di pos pengungsian.

SELAMATKAN PENGUNGSI !!

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !!

TANAH AIR MILIK KITA !!

TUTUP MATA LAWAN BALIK !!

Read More

Aksi Unjuk Rasa oleh Masyarakat Hubula terkait dengan penyakit Sosial yang ada di kota Wamena.

Aksi Unjuk Rasa oleh Masyarakat Hubula terkait dengan penyakit Sosial yang ada di kota Wamena.

Aksi dilakukan Oleh Forum Peduli Generasi Papua untuk mengatasi semua penyakit sosial, dan juga aksi protes dilakukan sebagai bentuk kritik keras terhadap pemerintah yang selama ini butah melihat kondisi sosial.

Aksi dilakukan pada hari rabu tangal 5 juli 2023 di kabupaten jayawijaya kota wamena provinsi Papua pegunungan.

Tuntutan Masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun kabupaten Jayawijaya agar segera memberantas Narkoba, Miras, Togel, Permainan Dadu, Rolex, dan Judi Joker. Forum Peduli Generasi Papua memprotes dengan tersedianya Investasi pasar Game yang menghancurkan eksistensi kehidupan Orang Papua secara tersistematis. 

Dan tuntutan terakhir kepada Pemerintah provinsi Papua Pegunungan & kabupaten Jayawijaya Kota Wamena agar pemerintah membuka lapangan pekerjaan bagi anak pribumi yang telah selesai dari jenjang akademik perguruan tinggi. 

Ribuan orang Papua telah selesaikan kuliah namun untuk mendapatkan pekerjaannya didalam sistem birokrasi sangat sulit dan orang Papua di singkirkan serta di pingirkan dari atas Tanah Leluhurnya sendiri, maka hari ini aksi dilakukan. 

Fungsi Kontrol Pemerintah sebagai wakil rakyat juga tidak betul satu karena pemerintah tutup mata & tutup telinggah. 

Padahal negara kolonialisme Indonesia memberikan  Pemekaran Provinsi & kabupaten hasil produk dari otonomi khusus karena tuntutan  rakyat Papua ingin Merdeka. Jikalau Pemerintah terus menciptakan kecemburuan sosial terhadap masyarakat, maka gempuran politik Pembebasan itu bisa terjadi di kemudian hari.  

Tujuan indonesia merebut Papua Barat untuk membangun dan Mensejahterakan rakyat Papua, bukan untuk merampas hak-hak serta menindas rakyat Papua atas nama Pembangunan  & Kesejahteraan Karena Indonesia berkewajiban di era otonomi khusus untuk membangun Papua. Tetapi faktanya negara kolonialisme Indonesia selalu saja merampas hak - hak orang Papua, Menindas, eksploitasi, pemenjaraan, pemerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan marginalisasi. 

                            Wamena 5 juli 2023

#WAMENA_BUKAN_TANAH_KOSONG!

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG!

#TANAH_AIR_MILIK_KITA!

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK!

Read More

Aksi protes penolakan penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Oleh SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI TANAH ADAT PAPUA.

SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI TANAH ADAT PAPUA.

Kami melihat dengan dinamika sosial suku Hubula sangat terancam punah atas warisan Tanah Leluhur dengan problem penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. 

Kami Masyarakat Adat Hubula merasa terancam dengan kebijakan antek antek jakarta seperti Ismael Asso dan Jhon Wempi Wetipo selaku intelektual pelacur yang menyerahkan Tanah Adat kami, demi kepentingan pembangunan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Kami melihat kebijakan wakil mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso sebagai Tokoh pelacur politik Papua, yang mengancam Eksistensi Masyarakat Adat Hubula. Dan penyerahan Tanah Adat oleh oknum tidak bertanggung jawab itu dengan cenderung kepentingan jabatan dan Kekuasaan di wilayah Adat Suku Hubula.

Keputusan penyerahan Tanah Adat milik suku Hubula klen Wioo, Uelesi, dan Assolokobal 108 hektar tanah Adat ini keputusan sepihak oleh oknum intelektual pelacur politik birokrasi demi kepentingan untuk mendapatkan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Tanah Adat Hubula klen suku Wioo, Assolokobal, dan Uelesi bukan milik individu, kelompok, atau perorangan tetapi Tanah Adat itu milik bersama dari 3 klen suku yaitu; Wioo, Uelesi, dan Assolokobal. 

Jika saudara Jhon Wempi Wetipo & Ismael Asso budak jakarta ingin bangun kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu harus melakukan nota kesepakatan dengan masyarakat Adat dari 3 klen suku besar di wilayah setempat karena yang punya hak atas Tanah Adat adalah 3 klen suku besar yaitu; Wioo, Uelesi, dan Assolokobal. 

Tetapi fakta membuktikan bahwa tanpa ada kesepakatan dengan pemilik tanah Adat, dan mengambil tindakan serta merta oleh oknum Elit Politik jakarta akhirnya mengakibatkan konflik sesama masyarakat Adat setempat. Kalau melihat kembali lahan penempatan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu lahan corak produksi ekonomi tradisional masyarakat dari 3 klen suku. Jika negara Indonesia pakai antek - antek politikus Papua seperti Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso untuk menempatkan kantor gubernur provinsi Papua pegunungan, secara otomatis negara kolonialisme indonesia memarginalisasi masyarakat Adat Hubula dan penyingkiran secara sistematis dari atas Tanah Leluhur mereka dan mencabut hak hidup Masyarakat Adat. 

Negara kolonialisme indonesia hentikan melakukan praktek perampasan Tanah Adat tanpa mempertimbangkan hak hidup masyarakat Adat! Dengan tindakan watak agresif, represif, dan Oportunisme jakarta kami Solidaritas Mahasiswa Peduli Tanah Adat Papua, menyatakan sikap!

1. Atas Nama Tuhan Allah, Alam, dan Leluhur Bangsa Papua, kami mengutuk dengan keras kepada Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso selaku tokoh intelektual  Pelacur politik   yang mengatas namakan 3 klen suku Wioo, Uelesi, dan Assolokobal, menyerahkan Tanah Adat 108 hektar, untuk kepentingan Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

2. Kami Mendesak kepada Wakil Mentri Dalam Negeri jhon Wempi Wetipo, berhenti membawah muatab kepentingan politik untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan tanpa menganalisis dampak baik dan buruk terhadap masyarakat Adat yang mempunyai hak atas Tanah Adat.

3. Kami mendukung Penuh dengan 3 klen suku Wioo, Uelesi, dan Assolokobal untuk menolak dengan tegas! Penempatan kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan.

4. Apabilah aspirasi kami tidak di dengar oleh saudara Jhon Wempi Wetipo & Ismael Asso selaku tokoh pelacur politik, kami akan memobilisasi masyarakat untuk menduduki wilayah penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.  

                                Wamena 01 Juli 2023 

PENANGGUNG JAWAB AKSI:

          Emanuel Iyaba 

KORLAP UMUM: 

      Varra Iyaba 

Read More

AKSI UNJUK RASA PENOLAKAN PENEMPATAN KANTOR GUBERNUR PPP DI LAHAN PERKEBUNAN MASYARAKAT ADAT SUKU WIO DI WOUMA WAMENA.

Hari ini 15 Juni 2022, di Wouma, ratusan massa aksi yang terdiri dari masyarakat adat suku Wio Mukoko distrik Wouma bersama masyarakat Wamena lainnya dan Lapago melakukan aksi demo damai ke kantor DPRD Jayawjaya. 

Ini merupakan aksi massa masyarakat Wouma ke 20 kali, sejak aksi pertama dilakukan pada bulan Januari lalu. Masyarakat adat Wouma menyatakan sikap menolak lahan mereka digusur paksa dan dijadikan tempat kantor Gubernur karena khawatir masa depan mereka terancam dari atas tanah leluhurnya. 

Tidak ada alasan lain dibalik penolakan ini, selain demi kepentingan anak cucu kami di masa depan. Cukup tanah adat kami di Kota Wamena dulu diambil dan diserahkan demi pembangunan. Jangan lagi rebut paksa secara militeristik lahan adat komunal kami yang tersisa ini. 

Masyarakat Wouma dan sekitarnya sejak pagi pukul 09.00 WIT tadi telah berkumpul di lapangan Wouma sebelum bergerak menuju sasaran aksi yakni kantor DPRD Kab.Jayawijaya. Termasuk dari seluruh aliansi masyarakat adat sekitar yakni distrik  Wesaput dan Wamena Kota. 

Sekitar pukul 11.30 WIT, Aliansi Masyarakat adat yang bernama FORUM PEDULI TANAH ADAT ALIANSI WIO WOUMA itu menuju ke kantor DPRD Wamena guna menyampaikan aspirasi penolakan mereka.*

Mohon advokasi semua pihak. Wouma, Wamena Papua bukan tanah kosong !

Read More