Front Mahasiswa Bersama Rakyat
Pedulu Papua.
West Papua darurat militer!
West Papua Krisis Kemanusiaan!
Operasi militer di Papua saat ini tidak terlepas dari kepentingan investasi kapitalis dan imperalis global. Pembangunan insfrastruktur rezim Jokowi, pembukaan jalan trans Papua, yang sepenuhnya dikerjakan oleh militer adalah untuk membuka akses bagai imperalis global yang selama terkendala akibat wilayah Papua yang saling terisolisasi satu sama lain.
Pembangunan pos-pos militer sepanjang jalan Trans Papua, Pangkalan Militer di pulau Mapia, pembangunan Pangkowilhan III di Timika, serta rencana pembangunan bandara Antariksa di Byak dengan 800 hektar yang tentu juga bertujuan untuk mengawal pemetaan, eksplorasi, dan investasi besar-besaran di Papua. Seperti Blok A PT. Freeport Indonesia Timika, Blok B Wabu di Intan Jaya, Perusahaan Kelapa Sawit di Sorong Raya, Perusahaan Batu Bara di Maybrat, dan Ilegal Loging dan Illegal Mining, pengawalan LNG di Bintuni, Blok C PT Antam di Pegunungan Bintang, Ekonomi Makro (Food State) di Yahukimo, Blok D PT Antam di Yahukimo, yang merupakan target dan wilayah konflik di Papua akhir-akhir ini. Dan sudah tentu merupakan grand desain konflik sehingga mempermudah arus kontrol aparat militer dan akses imperialis global terhadap wilayah Papua yang kaya akan sumber daya alam tersebut.
Pernyataan Sikap!
1. Kami mendesak kepada presiden Joko Widodo agar segera tarik 47.261 militer TNI/POLRI yang ada diatas Tanah Papua dan lebih khususnya yang berada di Wilayah Konflik.
2. Kami mendesak kepada aparat TNI/POLRI agar segera hentikan operasi militer dan pengusiran masyarakat kabupaten(Inta Jaya) secara paksa, dan segera bertanggung jawab 22 Rumah Warga di bakar serta 4 jiwa di tembak mati pada 10 april 2023.
3. Kami mendesak kepada Dewan Gereja Papua Dan KOMNAS HAM RI, agar segera bentuk TIM investigasi persoalan pengungsian 51.687 jiwa warga sipil yang sudah mengungsi di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Oksibil Kiwirok, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Kepulauan Yapen.
4. Kami Mengajak kepada seluruh pihak di Tanah Papua, baik itu gereja, adat, mahasiswa, pemuda, LSM,, serta seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai Merauke untuk bersama-sama mengawal krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah perang, Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Maybrat, kepulauan Yapen, dan Pegunungan Bintang karena masalah mereka adalah masalah kita bersama di Papua.
5. Mendesak Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk datang ke Papua dan secara khusus ke wilayah yang terkena dampak operasi militer seperti, Nduga, Intan Jaya, Kepulauan Yapen, Puncak Papua, Maybrat, dan Pegunungan Bintang.
6. Buka akses bagi jurnalis independen baik nasional maupun internasional untuk datang dan menginvestigasi persoalan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua.
7. Negara Kolonialisme Indonesia, Segera Tuntaskan Setiap rentetan pelanggaran HAM di Tanah Papua, jika negara tidak mampu menyelesaikan Pelanggaran HAM, Berikan Hak Penentuan Nasib sendiri bagi Bangsa West Papua.
Jayapura 14 april 2023
TTD
FMRPP
Soleng Soll
Tidak ada komentar:
Posting Komentar