KAMI MAHASISWA ASAL DISTRIK HUBIKIAK KABUPATEN JAYAWIJAYA yang ada di kota Studi Jayapura, Menolak Deklarasis DOB, OTSUS & PAPUA DAMAI DI DISTRIK KAMI HUBIKIAK.

PERNYATAAN SIKAP!

Sehubungan dengan deklarasi DOB, OTSUS & Deklarasi Papua Damai (DPD) di jayawijaya wamena distrik Hubikiak oleh kelompok Kembaga Masyarakat Adat (LMA) dibawah pimpinan Lenis Kogoya dengan penghianat lainnya. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi Jayapura Menolak Deklarasi Papua Damai & DOB, OTSUS! sesuai dengan Tokoh adat, Tokoh Gereja, Tokoh intelektual dan Tokoh pemuda Distrik Hubikian menolak pada hari senin 30 / 05 / 2022. 

Kami Mahasiswa jayawijaya asal  Distrik Hubikiak tegaskan kepada (Alias LK / Lenis Kogoya) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), berhenti melakukan kegiatan Deklarasi Papua Damai & OTSUS, DOB di Distrik Hubikiak kabupaten jayawijaya.

Kami mahasiswa & masyarakat adat Hubikiak menolak OTSUS, DOB, meminta Referendum di Papua Barat. Negara indonesia berhenti memaksakan kehendak kami Rakyat Papua dengan segala bentuk tawaran. 

1. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, mengutuk dengan keras kepada (Lenis Kogoya) Selaku pimpinan Lembaga masyarakat Adat (LMA) buatan negara kolonialisme indonesia!

2. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, Menolak dengan Tegas! Kegiatan Deklarasi Papua Damai (DPD) & Deklarasi OTSU, DOB di wamena distrik Hubikiak.

3. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, mendukung penuh dengan pernyataan sikap penolakan semua  Tokoh asal distrik Hubikiak kabupaten jayawijaya.

4. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, Menolak dengan tegas sebaga bentuk tawaran jakarta terhadap Rakyat Papua.

5. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, mengutuk dengan keras kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Buatan negara kolonialisme indonesia untuk melanggenkan kepentingan diatas penderitaan Rakyat Papua.

6. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, Mendukung penuh dengan Petisi Rakyat Papua (PRP) menolak DOB, OTSUS, dan meminta Hak Penentuan Nasip Sendiri atau Merdeka.

Demikian Pernyataan kami, kiranya Allah, Alam, dan Leluhur bangsa West Papua  memberkati kita semua.

Penanggun jawab:

Amatus Huby

Read More

"MENTAL BUDAK DALAM BIROKRASI"______________________________

Pendidikan Indonesia mengajarkan logika formal tentang mentalitas birokrasi atas kepentingan politik investasi imperialisme global. Pendidikan formal Indonesia penuh dengan gempuran yang masif, pasif dan bermental instan.

Tenaga produktif kaum tertindas menjadi instrument mempertahankan keutuhan penjajah di atas Tanah Leluhur kaum tertindas, Dan tenaga produktif menjadi budak setia dalam sistem birokrasi NKRI harga mati. Logika formal dalam pendidikan kolonialisme ibarat parang baru tanpa di asah dengan batu gosok dengan baik.

Sebagai kaum tertindas tidak harus mempelajari ilmu pengetahuan di dalam pendidikan formal tentang kepemimpinan birokrasi berwatak oportunis.

Melihat dengan Pendidikan kolonialisme Indonesia pelacur politik Pembebasan Nasional Bangsa West Papua berkeinginan Merdeka. Karena tenaga produktif kaum tertindas di eksploitasi ke dalam sistem dengan cenderung kepentingan politik birokrasi untuk menjaga eksistensi dan stabilitas negara di atas Tanah Air West Papua.

Pendidikan kolonialisme adalah logika formal berwatak oportunis, mentalitas instan dalam sistem birokrasi. GUBERNUR, BUPATI, DPR, PNS, & CPNS terminal pelacur politik dengan kepentingan hukum akumulasi modal / kapital kecil. 

Pendidikan formal di Indonesia alat penindas dengan logika akumulasi modal para birokrat, sepertinya Lukas Enembe dan jajarannya. Elit birokrasi papua adalah instrumen kapitalisme  untuk melanggengkan kepentingan ladang investasi di atas Tanah West Papua.

Elit politik birokrasi mentalitas instan karena faktor pendidikan formal kolonialisme Indonesia, maka kemakmuran & ketidak adilan Rakyat Papua tidak tercipta dengan baik. Akal sehat Elit Birokrasi Papua di musnakan dengan  kepentingan akumulasi modal, maka mempelacurkan Gerakan perjuangan pembebasan Bangsa yang memperjuangkan atas dasar penindasan, penghisapan, diskriminasi rasial. 

Pendidikan formal Kolonialisme Indonesia bukan alat pembebasan manusia dan Bangsa West Papua tetapi pendidikan formal alat penindasan, penghisapan, dan diskriminasi rasial sesama manusia papua. 

Contohnya; Ada pendidikan formal membuka lapangan kerja birokrasi dengan pemekaran tingkat provinsi sampai desa pada akhirnya terjadi perpecahan masyarakat adat. Dan sering kali terjadi perang antara kabupaten, distrik, maupun desa atas kepentingan sekelitir orang merebut jabatan dan kekuasaan baru.   

Maka dengan penuh gempuran dalam sistem pendidikan kolonialisme indonesia, penting dan harus menyiapkan Pendidikan non-formal atau alternatif pendidikan dilakukan agar kesadaran tentang realita penindasan itu melihat dengan jeli. 

Dan pada khususnya pendidikan alternatif itu harus disiapkan oleh gerakan Pembebas Nasional sesuai real penindasan di papua barat. Pendidikan alternatif  itu alat pembebasan bangsa dan manusia, karena pendidikan non-formal itu alat progresif kemerdekaan. 

#SIAPAKAN_ALTERNATIF_PENDIDIKAN

#LAWAN_PENDIDIKAN_YANG_MENINDAS

#LAWAN_KOLONIALISME

#INDONESIA_PENJAJAH

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

Read More

PENDIDIKAN POLITIK (GEMPAR_PAPUA), DI TABI

PENDIDIKAN POLITIK GERAKAN MAHASISWA PEMUDA & RAKYAT PAPUA (GEMPAR_PAPUA), DI TANAH TABI.

________________________________________

                         Tabi 10/04/2022

Pertama-tama kami Patut mengucapkan syukur kepada Allah Bangsa West Papua, Alam semesta , serta Leluhur kami atas pertolongannya.

Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat Papua (GempaR_Papua), Melaksanakan Pendidikan Politik sekaligus merekrut Anggota baru dalam organisasi Revolusioner. 

GEMPAR_PAPUA melakukan Pendidikan Politik Bangsa (DIKPOL) dalam tiga hari yaitu ; hari jumat sampai hari minggu sore jam 05.30 Wpb selesai dengan aman dan terkendali sesuai harapan kami.

GempaR_Papua Selama masih ada penindasan, perbudakan, penghisapan, dan diskriminasi terhadap Rakyat Papua. Maka  selama itu pulah GempaR_Papua Sebagai Motor pengerak atau Organ Pelopor Bangsa akan terus berjuang bersama Rakyat papua untuk menuntut Pembebasan Nasional sesuai impian Rakyat yang tertindas.

Pembebasan Bangsa secara Nasional bisa saja terjadi ketika alat Revolusinya mendidik kader-kader yang produktif, bersikap patriotisme dalam Gerakan Perjuangan pembebasan Bangsa.

Rakyat yang sadar, akan terorganisir dalam organisasi perjuangan bangsa untuk memperjuangkan ketertindasan bangsanya.

 #HIDUP_KAUM_TERTINDAS

#HIDUP_RAKYAT_PAPUA

#HIDUP_GEMPAR_PAPUA

#LAWAN_TANPA_BATAS

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG

Read More

SURAT TERBUKA UNTUK BAPAK KAPOLSEK MOANEMANI (Iptu Michael Ayomi)

SURAT TERBUKA UNTUK BAPAK KAPOLSEK MOANEMANI

------------------------------------------------

kepada Yth, 

Bpk, kapolsek Moanemani Iptu Michael Ayomi

                               Jayapura 05 April 2022

                                   

Di-Moanemani-Dogiyai 

Perihal : surat terbuka segara di proses hukum pelaku penembak kepada sdr,Petrus tebai Di dogiyai

Dengan Hormat,

Berhubungan dengan perihal di atas ini, maka saya atas nama Fransiskus Yobee selaku ketua forum komunikasi pelajar mahasiswa lembah hijau kamuu (FK-PMLHK) Di Jayapura

Kepada Yth, bapak Kapolsek Moanemani semoga keadaan baik-baik saja.

sejak hadirnya kabupaten dogiyai di lembah hijau kamuu penembakan-penembakan yang di lakukan oleh pihak TNI-Polri tidak pernah di selesaikan secara hukum yang berlaku di negara ini dan di biarkan begitu saja bagaikan binatang yang kamu tembak pada hal yang kalian tembak itu manusia.

sehingga kali saya tegaskan kepada Kapolsek Moanemani agar pelakunya segera di proses sesuai hukum yang ada yaitu: (Pasal 338 KUHP merupakan perbuatan tindak pidana terkait dengan pembunuhan. Pelaku terancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun)

Jika tidak di proses sesuai hukum yang berlaku, maka kami mahasiswa akan desak kepada Kapolres Nabire, Pemda kabupaten dogiyai untuk mencopot dari jabatanmu saat ini, sehingga hari ini kami mahasiswa berharap agar pelakunya di proses sesuai hukum yang ada 

TTD 

Ketua 

FK-PMLHK DI JAYAPURA

Read More

PENEMBAKAN TERHADAP (PETRUS TEBAY), OLEH APARAT KEPOLISIAN DI DOGIYAI.

"KRONOLOGIS SINGKAT" penembakan aparat kepolisian yang bertugas di dogiyai terhadap satu pemuda  atas nama ( PETRUS TEBAY )

Selasa 5 April 2022 pagi subu jam 04:21 waktu dogiyai, dari korban menjelaskan seketika saya keluar dari rumah tiba di jalan raya trans Nabire dogiyai, saya kaget ketika ada penembakan arah saya dari pihak kepolisian dan saya pun terlentang karena peluruh masuk dalam tubuh saya.

Setelah melihat korban atas nama PETRUS TEBAY melintang dijalan pihak kepolisian sendiri membawahnya ke rumah sakit

Dogiyai. Menurut keterangan dokter luka tembak kedua pinggan kiri dan kanan, korban pun diantar oleh aparat kepolisian negara republik indonesia ke rumah sakit dogiyai, peredaran masih terus-menerus mengalir. Dengan melihat kondisi tersebut langsung dirujuk RSUD Pania oleh pihak rumah sakit dengan alasan kekurangan alat medis atau perawatan.

Saksi membenarkan dia ditembak saat keluar dari rumah kejalan raya, aparat kepolisian indonesia menembak (PETRUS TEBAY), Dengan alasan bahwa dia mencuri, pada hal pelaku penembakan sudah melihat PETRUS  keluar dari rumah.

Melihat dengan kronologis di atas sudah dengan jelas bahwa pihak kepolisian melakukan penembakan dengan unsur sengaja  terhadap PETRUS TEBAY. 

Kami Rakyat Dogiyai menuntut kepada pemerintah kabupaten dogiyai dalam hal ini (DPRD), segera COPOT jabatan (KAPOLSEK DOGIYAI Iptu Michael Ayomi )! Melihat dengan tindakan kejahatan membasmi masyarakat tanpa menjunjung tinggi hukum Humaniter. Dan segera adili pelaku penembakan terhadap (saudara PETRUS TEBAY). 

Mohon Semua Pihak Advokasi😇

Read More

NEGARA KOLONIALISME INDONESIA, HENTIKAN KRIMINALISASI AKTIVIS POLITIK DENGAN MAHASISWA PRO DEMOKRASI!

SOLIDARITAS TANPA BATAS PAPUA ( STBP ), DI TABI PAPUA.

                                Tabi 05/04/2022

NEGARA KOLONIALISME INDONESIA, HENTIKAN KRIMINALISASI AKTIVIS POLITIK DENGAN MAHASISWA PRO DEMOKRASI!

Kami menilai dengan pernyataan-pernyataan  sikap (KAPOLDA PAPUA Brigjen. Pol. Mathius D Fakhiri, S.IK) tidak secara profesional dan tidak sesuai prosedur hukum humaniter. Negara indonesia sebagai negara Hukum & Demokrasi hentikan kriminalisasi ORGANISASI KNPB & hentikan kriminalisasi (Jubir PRP JEFRY WENDA), karena aksi-aksi yang di lakukan itu bagian dari papua Demokrasi sesuai konstitusional yang ada di Negara Republik indonesia.

Dasar hukum Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Penjelasan Umum UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi " "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan secara lisan maupun tertulis sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang".

Negara kolonialisme indonesia hentikan melakukan kriminalisasi aktivis politik, karena melihat aktivis politik tidak melakukan aksi-aksi anarkis. Tetapi aktivis politik menuntut hak menentukan nasib sendiri, melalui perjuangan damai sesuai prosedur hukum internasional pada 2005 Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka.

Maka demi Hukum internasional dan demokrasi negara indonesia, kami aktivis politik Papua Merdeka  akan selalu memimpin massa Rakyat mentuntu Hak Penentuan Nasib sendiri melalui perjuangan damai. Kami juga akan terus-menerus melakukan aksi demonstrasi di seluruh kota jajahan kolonialisme, memimpin Rakyat yang ingin merdeka. 

Aksi protes Rakyat Papua hari ini, wujud dari perjuangan pembebasan bangsa atas penindasan yang di lakukan oleh penjajah dan Rakyat Papua berkeinginan untuk Merdeka. Dengan itu aktivis politik papua sebagai motor pengerak memimpin Rakyat melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri dan selesaikan status politiknya dengan jalur damai.

Negara Kolonialisme indonesia penting menyadari bahwa status politik bangsa papua barat  yang memanipulatif dari tahun 1963 sampai detik ini belum pernah selesai.

Dan aktivis politik memimpin Rakyat papua atas dasar sejarah manipulatif dengan cenderung kepentingan ekonomi politik indonesia & Amerika. 

Rakyat papua melakukan aksi pemerontakan menuntut kemerdekaan atas dasar penghisapan sumber daya Alam, dan pemusnahan manusia papua oleh  Negara kolonialisme indonesia dan imperialisme Amerika Serikat. 

BEBASKAN BANGSA PAPUA BARAT

Read More

POLITISI PAPUA YANG GAGAL PAHAM TENTANG REVOLUSI

Saya heran dengan keadaan, Sebelum Revolusi berakhir, ada yang sudah berbicara soal sistem dan jabatan negara yang masih belum merdeka. Mungkin hikmatnya di pakai oleh Roh setan yang selalu berpikir tentang modal. 

Setidaknya para politisi papua bisa berpikir bagaimana soal STRATAK REVOLUSI, bukan melompat dalam kelas kemerdekaan. Penting para politisi papua berpikir secara rasional sesuai kondisi objektif hari ini. Penindasan sangat masif terhadap Rakyat papua, maka Gerakan Pembebasan Nasional penting organisir dan membangun kekuatan Rakyat melakukan Revolusi dalam negeri tanpa mengharapkan negara sponsor. Kekuatan Rakyatlah yang akan menentukan Revolusi atau kemerdekaan sejati yang Rakyat inginkan. 

Jangan menunggu Revolusi datang dari luar tetapi bangunlah kekuatan Rakyat tanpa memandang politik diplomasi yang selalu jalan di tempat, dan melihat  penjajah  melakuka penindasan sangat  masif di Tanah papua.

Perjuang yang gagal paham berpikir bahwa perjuangan pembebasan nasional atau kemerdekaan akan datang dari luar negeri. Tetapi hal ini sebenarnya pejuangan hanyut dalam pemikiran negara kapital dengan penuh ilusi kosong!

Revolusi tidak membutuhkan harapan yang tidak pasti, tetapi Bangun kekuatan rakyat dan bergerak dari dalam negeri tertindas. 

Kekuatan Rakyatlah yang akan membebaskan ketertindasan bangsa oleh penjajah. Penjajah tidak akan pernah mengakui satu kesalahanpun, apa lagi mengakui kemerdekaan bangsa yang tertindas. Sifat penjajah itu selalu  malas tau dengan gempuran yang ia lakukan tetapi penjajah selalu mengedepankan kepentingan ekonomi politik. 

Kemerdekaan itu harus di rebut oleh kaum tertindas yang merasakan penindasan yang di langgengkan oleh penjajah. Penjajah mengedepankan hukum akumulai modal ketimbang hukum humaniter yang seharusnya menjunjung tinggi.

Kekuatan Rakyatlah akan merevolusi atas ketertindasan bangsa papua barat. Rakyat adalah harapan Revolusi dan itu sudah pasti Revolusi akan terjadi.

Sudahlah

Read More