"DUKA NASIONAL BANGSA WEST PAPUA" Melawan Lupa ! 39 Tahun Pembunuhan Tokoh Musisi legendaris (Arnold Clemens Ap).

"DUKA NASIONAL BANGSA WEST PAPUA" 

                   Melawan Lupa !!

39 Tahun Pembunuhan Tokoh Musisi legendaris (Arnold Clemens Ap). 

Arnold C Ap, di bunuh pada 26 April 1984 di pantai Base-G kota Jayapura West Papua. 

Hari  ini duka yang sangat mendalam bagi rakyat Papua atas pembunuhan seorang tokoh Seniman Papua. 

Arnold mempersembakan hidupnya untuk perjuangan melalui grup Mambesak, dan membangkitkan nesionalisme kepapuan dengan musik tradisional bahasa melayu Papua.  

SOLIDARITAS TANPA BATAS PAPUA (STBP) memperingati hari Pembunuhan Arnold C Ap, untuk Melawan Lupa atas Peristiwa Pembunuhan keji yang di lakukan oleh Komando Pasukan Khusus (KOPASUS).

Arnold Clemens Ap Salah satu tokoh Legendaris Mambesak yang muncul pada tahun 1978 sampai ia di bunuh oleh militerisme kolonial indonesia pada 26 april 1984 pantai Base-G di Jayapura West Papua. 

Arnold membangkitkan spirit perlawanan dengan musik tradisional Papua karena melihat waktu itu terjadi demoralisasi gerakan rakyat, serta terjadi kehilangan kesadaran untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dan saat itu sistem penjajahan membungkam gerakan perjuangan rakyat Papua  dengan cara operasi militer dengan berbagai jenis yaitu, pada 1970-1974 operasi Kikis, pada 1977_1978 operasi Senyum, 1982 operasi Sate, dan saat itu masih banyak operasi militer dilakukan untuk menghancurkan gerakan perjuangan rakyat Papua. 

Arnold Clemens Ap latar belakang Mahasiswa yang bergerak untuk mencerdaskan peradaban bangsa Papua, melalui Grup Musik tradisional dengan mengunakan bahasa daerah dari berbagai suku yang ada di Papua. Dengan karier Arnold, negara menitip beratkan kecurigaan kalau Arnold Separatisme Wajah Baru yang muncul melalu grup mudik dalam kota, akhirnya Arnold C Ap di tangkap pada 30 November 1983 dan di eksekusi mati di tangan Penajajah pada 26 april  1984 di Jayapura Papua. 

Biografi Kematian semua pejuang di Papua dengan karier Perjuangan yang berbeda demi perjuangan Pembebasan Manusia & Tanah Air dari keterpurukan Sistem yang menindas. Dan Arnold Ap salah satu anak muda yang punya semangat demi mempersembakan hidupnya untuk menyanyi lagu dengan tujuan membangun Nasionalisme Kepapuaan dan mengangkat nilai hidup bebas dari cengkraman penjajah. 

Dalam Pangun Seni Memperingati pembunuhan seorang legendaris Papua, Solidaritas Tanpa Batas Papua menyatakan sikap:

1. Negara Kolonialisme indonesia segera bertangungg jawab at as pembunuhan Tokoh Seniman Papua (Arnold Clemens Ap).

2. Kami mendesak kepada KOMNAS HAM RI dan Dewan Gereja Papua, agar segera bentuk TIM Investigasi persoalan pengungsi 53.487 jiwa yang mengungsi, dan 311 Jiwa yang di tembak mati di 7 kabupaten yaitu; Nduga, Intan Jaya, Maybrad, Pengunungan Bintang, Yahukimo suru-suru, Kepulauan Yapen, dan Puncak Jaya. 

3. Kami mendesak kapada negara kolonialisme indonesia, agar segera mencabut surat izin eksploitasi pertambangan khusus Wilayah Blok A Timika, Blok B Intan Jaya, Blok C Pengunungan Bintang, Blok D Yahukimo. Karena aktor menciptakan pelangaran HAM adalah Investasi Asing. 

4. Kami mendesak kepada negara kolonialisme indonesia agar segera tarik militer organik & non-organik yang di drop dalam skala besar ke Tanah Papua 50.918 prajurit baik TNI maupun POLRI.

5. Kami mendesak kepada negara kolonialisme indonesia agar segera buka akses Jurnalis Internasional untuk masuk investigasi persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

6. Kami menuntut kepada negera kolonialisme Indonesia agar segera adili pelaku penembakan terhadap 26 orang warga sipil di Wamena.

7. Hentikan segela bentuk pembukaman ruang demokrasi di atas Tanah Papua. 

8. Kami mendesak kepada Kapolda Papua dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), hentikan praktek diskriminasi Hukum di Pengadilan, dan segera bebaskan JUBIR KNPB (VICTOR F YEIMO) tanpa Syarat.

9. Kami menuntut kepada negara kolonialisme Indonesia agar segera memberikan Hak Penentuan Nasip Sendiri sebagai solusi penyelesaian rentetan pelanggaran HAM di atas Tanah Papua. 

#Hidup_Arnold_Ap

#Hidup_Mambesak

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

#TANAH_AIR_MILIK_KITA

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK

Read More

Perang antara TNI_POLRI vs TPNPB_OPM tidak beraturan melakukan pelanggaran Hukum HAM 1948, dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Konvensi Jenewa 1949.

Aparatur negara kolonialisme indonesia melanggar Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM. 

Perang antara TNI_POLRI vs TPNPB_OPM tidak beraturan melakukan pelanggaran Hukum HAM 1948, dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Konvensi Jenewa 1949. 

Mengakibatkan Kebakaran tempat tinggal warga sipil, rumah Sakit, Gereja, Sekolah, dan mengakibatkan pengungsi dalam skala besar.

Hukum Humaniter Internasional merupakan peraturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan dan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Secara umum berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat perang (warga sipil, tentara yang sudah tidak mampu berperang, Kerusakan benda, dan lain-lain), poin ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Selain itu, Hukum Humaniter Internasional juga mengatur tentang pembatasan alat perang dan metode perang, yang bersumber pada Dua Protokol Tambahan 1977 (masih satu kesatuan dengan Konvensi Jenewa 1949).

Hukum Humaniter Internasional berlaku ketika situasi perang terjadi, seperti perang hari ini antara TPNPB & TNI/POLRI, lebih jelasnya lagi, terdapat dua kondisi yang membuat hukum ini berlaku. Pertama, adalah Konflik Bersenjata Internasional (KBI), yaitu keadaan di mana terjadi pengerahan angkatan bersenjata yang melibatkan minimal dua negara. Kedua, Konflik Bersenjata Non-Internasional, situasi ini terjadi dalam satu wilayah atau negara, misalnya konflik antara  TPNPB dan TNI/POLRI. Melihat dengan kondisi objektif hari ini di West Papua, perang antara TPNPB vs TNI/POLRI melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional sangat brutal. 

"Fakta Pelangaran"

Militer Kolonialisme Indonesia TNI/POLRI melakukan pelangaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) pasal 4 & pasal 5 mengatur tentang warga sipil yang tertangkap harus dilindungi terhadap tindakan kekerasan, dan tidak melakukan penyiksaan, namun faktanya TNI/POLRI melakukan tindakan kejahatan menciptakan pelanggaran dalam skala besar yaitu; 51.687 ribu jiwa yang mengungsi, 527 jiwa yang di tembak mati, dan 76 jiwa warga sipil yang hilang jejak. Pada hal warga sipil Mereka berhak untuk berkorespondensi dengan keluarga dan menerima bantuan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh melakukan penyiksaan, mutilasi, ataupun perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat manusia.  

Kejahatan kemanusiaan yang di ciptakan oleh aparat negara kolonialisme Indonesia di West Papua sangat besar dan masif tanpa mengedepankan Hukum humanitarian dan Hukum HAM. 

"Faktor menyebabkan Fonflik bersenjata"

Dunia internasional perlu tahu bahwa Konflik bersenjatan berkepanjangan tercipta dari sejak tahun1961, terjadinya operasi Tri Komando Rakyat (TRIKORA) sampai detik ini 2023 Karena tuntutan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), untuk Kemerdekaan bagi Bangsa West Papua. 

Tuntutan TPNPB_OPM tentang Kemerdekaan Bangsa,  atas dasar sejarah perjanjian Roma Egreement 15 agustus 1962 dan perjanjian New York Egreement  1 oktober 1962 tentang Status Papua barat. 

Atas dasar sejarah penuh kebohongan, rekayasa politik, dan manipulatif kolonialisme indonesia, TPNPB memimpin pemberontakan bersenjata untuk menuntut pengakuan atas kemerdekaan Papua Barat. Perang antara TPNPB vs TNI/POLRI tidak akan pernah berakhir jika negera tidak mencari solusi untuk duduk bersama melakukan dialog menghadiri pihak netral yaitu (PBB). 

                      Jayapura 17 April 2023

Pen Oleh; Aktivis GempaR Papua 

Varra M Iyaba 

#Hidup_Rakyat_Papua

#Papua_Bukan_Tanah_Kosong

#Tutup_Mata_Lawan_Balik

Read More

"Pendidikan Bersama bagi Kaum tertindas"Apa itu imperialisme?

"Pendidikan Bersama bagi Kaum tertindas"

Apa itu imperialisme?

Jawabanya imperialisme sistem penghisapan & Penjajahan. Imperialisme berasal dari bahasa Latin 'imperare' yang berarti memerintah. Pengertian imperialisme adalah sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara penakluk dengan melakukan penjajahan-penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah jajahannya.

Ciri-Ciri Imperialisme.

1. Memiliki kekuatan militer yang kuat, baik dalam jumlah maupun kualitas. 

2. Memiliki pengaruh yang kuat di negara-negara lain, baik secara ekonomi maupun politik."Pendidikan Bersama bagi Kaum tertindas"

Apa itu imperialisme?

Jawabanya imperialisme sistem penghisapan & Penjajahan. Imperialisme berasal dari bahasa Latin 'imperare' yang berarti memerintah. Pengertian imperialisme adalah sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara penakluk dengan melakukan penjajahan-penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah jajahannya.

Ciri-Ciri Imperialisme.

1. Memiliki kekuatan militer yang kuat, baik dalam jumlah maupun kualitas. 

2. Memiliki pengaruh yang kuat di negara-negara lain, baik secara ekonomi maupun politik.

3. Imperialisme Memiliki wilayah koloni seperti West Papua di berbagai negara kolonialisme. 

4. Imperialisme Memiliki ideologi yang mengutamakan kepentingan negaranya sendiri.

Semboyan imperialisme gold, glory, dan gospel adalah motivasi sekaligus salah satu faktor pendorong terjadinya penjelajahan dan imperialisme yang dipelopori Portugis dan Spanyol ke Dunia Baru.

 

Tujuan imperialisme mengakar di indonesia untuk menindas bangsa West Papua untuk memegang kendali pemerintahan dari negara Indonesia yang bertujuan untuk menguasainya agar mendapatkan keuntungan nilai lebih dari bagsa terjajah yang dikuasainya. Pengertian kolonialisme indonesia dan imperialisme asing, kolonialisme dapat diartikan sebagai proses pembentukan atau penguasaan wilayah, sedangkan imperialisme adalah praktik penjajahannya untuk menanamkan modal  dalam segala bidang. 

Bentuk-bentuk imperialisme. 

1. Imperialisme Politik. Bentuk imperialisme ini bertujuan untuk menguasai segalanya dari negara jajahan.

2. Imperialisme Ekonomi. Imperialisme Ekonomi dilakukan oleh imperialis dengan tujuan untuk menguasai sektor ekonomi dari negara jajahan.

3. Imperialisme Kebudayaan baru. Imperialisme menciptakan budaya budaya baru dengan tujuan besar, penaklukan sebuah bangsa. Agama menjadi instrument politik imperialisme dengan membawah slogan gold, glory, Dan Gospel. 

4. Imperialisme Militer. Imperialisme membentuk  militer dalam skala besar dengan tujuan untuk melindungi setiap bidang produktivitas Ekonomi. 

Dampak buruk dari Imperialisme. 

Dalam bidang politik, imperialisme memiliki dampak dimana munculnya tanah jajahan kemudian muncul perang kolonial, politik pemerasan. Dari beberapa dampak politik tersebut akan muncul dampak lain yaitu; terjadinya perang politik birokrasi, perang Saudara/ perang Suku, perampasan Tanah Adat, pembunuhan, kehilangan hak hidup, corak produksi ekonomi lokal di kuasai oleh Kapitalis atas nama pembangunan, dan Hutan Adat di hancurkan. 

Contohnya; di Papua dari sejak 19 December  1961 sampai detik ini terjadinya konflik Horizontal dan pelanggaran HAM besar yang di ciptakan oleh aparat TNI/POLRI, itu semua ada dalam skenario besar negara Imperialisme. 

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

#TANAH_AIR_MILIK_KITA

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK

#LAWAN_INDUSTRIALISASI

Read More

Front Mahasiswa Bersama Rakyat Pedulu Papua.West Papua darurat militer! West Papua Krisis Kemanusiaan!

Front Mahasiswa Bersama Rakyat 

                 Pedulu Papua.

West Papua darurat militer! 

West Papua Krisis Kemanusiaan! 

Operasi militer di Papua saat ini tidak terlepas dari kepentingan investasi kapitalis dan imperalis global. Pembangunan insfrastruktur rezim Jokowi, pembukaan jalan trans Papua, yang sepenuhnya dikerjakan oleh militer adalah untuk membuka akses bagai imperalis global yang selama terkendala akibat wilayah Papua yang saling terisolisasi satu sama lain.

Pembangunan pos-pos militer sepanjang jalan Trans Papua, Pangkalan Militer di pulau Mapia, pembangunan Pangkowilhan III di Timika, serta rencana pembangunan bandara Antariksa di Byak dengan 800 hektar yang tentu juga bertujuan untuk mengawal pemetaan, eksplorasi, dan investasi besar-besaran di Papua. Seperti Blok A PT. Freeport Indonesia Timika, Blok B Wabu di Intan Jaya, Perusahaan Kelapa Sawit di Sorong Raya, Perusahaan Batu Bara di Maybrat, dan Ilegal Loging dan Illegal Mining, pengawalan LNG di Bintuni, Blok C PT Antam di Pegunungan Bintang, Ekonomi Makro (Food State) di Yahukimo, Blok D PT Antam di Yahukimo, yang merupakan target dan wilayah konflik di Papua akhir-akhir ini. Dan sudah tentu merupakan grand desain konflik sehingga mempermudah arus kontrol aparat militer dan akses imperialis global terhadap wilayah Papua yang kaya akan sumber daya alam tersebut.

Pernyataan Sikap! 

1. Kami mendesak kepada presiden Joko Widodo agar segera tarik 47.261 militer TNI/POLRI yang ada diatas Tanah Papua dan lebih khususnya yang berada di Wilayah Konflik. 

2. Kami mendesak kepada aparat TNI/POLRI agar segera hentikan operasi militer dan pengusiran masyarakat kabupaten(Inta Jaya) secara paksa, dan segera bertanggung jawab 22 Rumah Warga di bakar serta  4 jiwa di tembak mati pada 10 april 2023. 

3. Kami mendesak kepada Dewan Gereja Papua Dan KOMNAS HAM RI, agar segera bentuk TIM investigasi persoalan pengungsian  51.687 jiwa warga  sipil yang sudah mengungsi di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Oksibil Kiwirok, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Kepulauan Yapen. 

4.  Kami Mengajak kepada seluruh pihak di Tanah Papua, baik itu gereja, adat, mahasiswa, pemuda, LSM,, serta seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai Merauke untuk bersama-sama mengawal krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah perang, Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Maybrat, kepulauan Yapen, dan Pegunungan Bintang karena masalah mereka adalah masalah kita bersama di Papua.

5. Mendesak Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  untuk datang ke Papua dan secara khusus ke wilayah yang terkena dampak operasi militer seperti, Nduga, Intan Jaya, Kepulauan Yapen, Puncak Papua, Maybrat, dan Pegunungan Bintang.

6. Buka akses bagi jurnalis independen baik nasional maupun internasional untuk datang dan menginvestigasi persoalan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua.

7. Negara Kolonialisme Indonesia, Segera Tuntaskan Setiap rentetan pelanggaran HAM di Tanah Papua, jika negara tidak mampu menyelesaikan Pelanggaran HAM, Berikan Hak Penentuan Nasib sendiri bagi Bangsa West Papua. 

                       Jayapura 14 april 2023 

TTD

FMRPP

Soleng Soll 

Read More

STBP Membuka ruang diskusi dalam rangka membahas Kilas balik Sejarah PT. FREE PORT INDONESIA 7 April 1969 terhadap mahasiswa Papua.

SOLIDARITAS TANPA BATAS PAPUA (STBP)

Membuka ruang diskusi dalam rangka membahas Kilas balik Sejarah PT. FREE PORT INDONESIA 7 April 1969  terhadap mahasiswa Papua. 

"Indonesia menjadi negara anjing Penjaga Amerika Amerika serikat di West Papua"

Rakyat pemilik hak ulayat menjadi penonton setia, dan menyingkirkan dari atas Tanah Airnya oleh negara Indonesia sebagai anjing penjaga Amerika Serikat di Papua. 

Rakyat Papua perlu mengetahui bahwa, Awal mula Hukum akumulasi modal menghancurkan Tanah Air Kita di West Papua, pada 7 April 1967 sebelum PEPERA dilaksanakan pada tahun 1969. 

Watak sesungguhnya Amerika serikat mencari nilai lebih, akhirnya wilayah jajahan indonesia menjadi sasaran Eksploitasi sumber daya Alam termasuk Papua. 

Dalam album Sejarah perjuangan rakyat Papua, pada tahun 1623, Jan Carstensz berlayar di sepanjang pesisir tenggara kepulauan Papua. Jan Carstensz menjadi orang pertama yang melihat puncak gunung tertinggi yang di tutupi salju. Puncak Carstensz, kini dikenal orang Papua dalam bahasa Amunkal (MEMANKAWI). 

Tidak lama kemudian Pada tahun 1936 TIM EKSPEDISI COLIJN (Anto Hendrik & Jean Jacques Dozy) melakukan perjalanan ke pengunungan Carstensz.

Pada april 1960 Forbes Wilson datang ke timika melakukan ekspedisi ke Grasberg. Ia ditemani tokoh suku Amungme, Moses Kalangin, yang di kenal sebagai perintis gereja di timika. Tercatat bahwa Forbes Wilson, yang menemkan kandungan emas di nemangkawi (Carstensz). 

Masuknya PT. Freeport Indonesia ke Papua di dukung dengan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang di sahkan pada 10 januari 1967. 

Negara Kapital memandang Soekarno yang anti Kapitalis dan Kolonialisme itu sebagai batu sandungan besar untuk mengeruk kekayaan alam di West Papua. Maka Soekarno di Kudeta Rezim sebagai presiden Indonesia, lalu Soeharto watak kapital ambil alih kekuasaan. Sesudah Soekarno di kudeta oleh Soeharto, pada 12 maret 1967 satu bulan kemudian UU Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan, dan kemudian pada 7 april 1967 Freeport dan Pemerintah Indonesia mendatangani Kontrak Karya pertama PT. Feeport Indonesia milik amerika serikat mulai operasi pada tahun 1971. Kontrak Kerja kedua di tandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 tanpa ada keterlibatan pemilik gunung Memankawi suku Amungme dan Kamoro. 

 Sistem Kapitalisme dan Kolonialisme  tidak ada masa depan bagi orang Papua. 

Masa depan rakyat Papua terancam punah oleh sistem Kapitalisme dengan hawa nafsu yang tinggi demi membuka ladang eksploitasi sumber daya alam.

Masa depan rakyat Papua sudah di ambang pemusnahan oleh rantai raksasa Kolonialisme indonesia secara tersistematis, terstruktur, dan masif. Sistem tanpa masa depan adalah mata rantai penindasan Kolonialisme yang melingkari tubuh orang Papua tanpa orang Papua sadari yaitu, sistem Birokrasi.

Kolonialisme indonesia menjadikan orang Papua sebagai budak sistem birokrasi dan menjadikan simbol penindasan di atas tanah sendiri, agar mereka sendiri menjadi pilar-pilar mempertahankan kekuasaan Penjajah. Sistem Birokrasi Kolonialisme indonesia mengatur regulasi tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), agar Gurita Kapitalisme masuk menjamur di Tanah Papua tanpa ada rakyat pemilik hak ulayat menghambat aktivitas mencari nilai lebih. 

Contonya, Lukas Enembe salah satu budak sistem kolonialisme indonesia mengirim surat rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada direktur utama PT. Mining Industry Indonesia ( MIN ID), pada tangal 24 juli 2020.

Penerbitan Surat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusuh (WIUPK_Blok. B ) anak kandung PT. FREE PORT Indonesia dengan luas 2.40.000 hektar terletak di Kabupaten Intan Jaya oleh Lukas Enembe boneka jakarta yang ada di Papua.

Orang Papua sendiri menjadi pilar-pilar penindasan di Papua dan menjaga eksistensi jakarta di West Papua mengatas namakan Pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Papua. 

Jika Rakyat Papua ingin Sejahtera, makmur, dan ingin mendapatkan keadilan seutuhnya, hanya satu solusi yaitu Merdeka sendiri bebas dari cengkraman Kolonialisme indonesia. 

                           Tabi 04 April 2023 

#TUTUP_FREEPORT_INDONESIA

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

#TANAH_AIR_MILIK_KITA

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK 

Read More

Anak kecil kah! Ko bukan saya punya anak kecil, saya bukan ko punya anak kecil.

Anak kecil kah!

Ko bukan saya punya anak kecil, saya bukan ko punya anak kecil. Tiap-tiap dan masing-masing atur kekuatan menentang kebiadaban penjajah menciptakan kejahatan kemanusiaan di West Papua. 

Fokus kerja kita pada keputusan organisasi perlawanan agar tidak terjebak dalam produk hegemonik penjajahan. Sistem lawan sistem, program lawan program, hegemoni lawan hegemoni, opini lawan opini, dan saling merasuki agar bentrokan nasional membawah kemenangan bagi rakyat tertindas.  

Penindasan bukan sesuai yang di takdirkan oleh Tuhan, tetapi penindasan akan kami hancurkan dalam sekejap jikalau fokus kerja kita pada program organisasi. Organisasi adalah pedang perjuangan rakyat Papua untuk memutuskan mata rantai penindasan, penghisapan, marginalisasi, diskriminasi rasial, dan penderitaan manusia.  

Kacamata kolonialisme indonesia terhadap rakyat papua adalah monyet, tikus, anjing, babi, gerombolan, KKB, Separatis, teroris dan manusia tidak beradab di dunia. Itulah stigma negara indonesia terhadap rakyat Papua selama ini, dan sampai kapanpun negara tidak akan pernah menghargai orang Papua sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia, tetapi mereka akan melihat kita manusia tidak beradab di muka bumi. Penindasan terhadap manusia sebagai ladang penghisapan Sumber daya Alam Papua, penindasan akan terus subur selagi negara-negara kapitalisme masih mempunyai kepentingan di Tanah Papua. Penindasan itu warisan kapitalisme demi mencari nilai lebih di negara dunia ketiga, dan indonesia hari ini dijadikan pelacur negara dunia pertama demi kepentingan Modal/kapital. 

Seluas Tanah Papua 42 juta hektar di di dominasi  perusahaan 9053, itu bukti bahwa kedudukan indonesia diatas Tanah Papua ini kepentingan hanya penanaman modal dan mencari nilai lebih, bukan untuk membangun, mensejahterakan, kemarmuran, dan keadilan sosial bagi orang Papua. Sisa tanah dari 42 juta hektar hanya 11 juta hektar, dan 29 juta hektar dirampas oleh penjajah Kolonialisme, Kapitalisme, dan Imperialisme monopoli. 

Orang Papua di adu domba dengan politik birokrasi kolonial indonesia dengan tujuan menciptakan pemusnahan ras lebih cepat, agar segala sumber daya Alam menguasai dan menguras. Setiap pemilu kada di Papua tercipta konflik horizontal sesama suku, ras, dan agama itu semua karena politik skenario penjajah demi kepentingan mencari nilai lebih/ Kapital. Seluruh Rakyat Papua di arahkan untuk merebut jabatan, TNI, POLRI, SATPOL PP, CPNS, DPRP, MRP, dan GUBERNUR agar orang Papua sendiri menjadi pilar penindasan di atas negeri sendiri. 

Suara Rakyat Papua menuntut Kemerdekaan Bangsa Papua di tutup dengan politik birokrat Kolonial agar Penjajah memuluskan kepentingan investasi di Papua. Dan tuntutan orang Papua terjadi demoralisasi karena faktor orang Papua sendiri memperkuat sistem penjajahan demi menjaga eksistensi penindasan di Papua dan itu semua masih dalam skenario Penjajahan. Perjuangan rakyat Papua dari tahun 1961 tidak maju-maju bukan karena Pejuangan-pejuang Papua itu bodoh, tetapi yang paling bodoh adalah orang Papua yang memeluk sistem penindasan didalam birokrasi hari ini. Karena mereka menjadi pilar-pilar penindasan, penghisapan, diskriminasi, marginalisasi terhadap rakyat Papua itu sendiri. 

Penulis Oleh: VI

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

#TANAH_AIR_MILIK_KITA

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK

Read More

MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA (MUA-I) SOLIDARITAS TANPA BATAS PAPUA (STBP).

MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA (MUA-I) 

SOLIDARITAS TANPA BATAS PAPUA (STBP).

Almt Sek: Jln. Waena Kampung kota Jayapura 

_________________________________________

Berdasarkan Nomor 01/MUA 1/STBP/thn 2023, Musyawarah Umum Anggota Solidaritas Tanpa Batas Papua dilakukan pada hari Minggu 26 Maret 2023. Musyawarah Umum Anggota (MUA I STBP) telah memutuskan dan menetapkan kawan Manu Yohame, sebagai Ketua Solidaritas Tanpa Batas Papua. 

Musyawarah Umum Anggota (MUA I) Solidaritas Tanpa Batas Papua secara mekanisme organisasi membahas proses pemilihan secara kolektif anggota STBP, dan Musyawarah Umum Anggota adalah  forum Pengambilan Keputusan  tertinggi Anggota.

Dalam forum musyawarah umum anggota juga membahas anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sebagai dasar  Hukum organisasi perlawanan. 

Musyawarah Umum Anggota (MUA I) Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP), dilakukan dengan kebutuhan objektif di tanah Air Papua, yang mendesak karena melihat gerakan mahasiswa mengalami demolaralisasi secara besar-besaran.

Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP) berdiri sebagai organisasi taktis pada 23 November 2020 di Rusunawa dengan melihat kondisi gerakan di Papua belum melakukan pendidikan politik dan penyadaran  secara maksimal. STBP kebanyakan melakukan aktivitas Lapak baca, Bedah buku, Bedah Film perampasan Tanah Adat, Penyadaran politik, dan ikut terlibat aktif dalam gerakan Perjuangan Pembebasan. Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP) secara masif melakukan aktivitas politik maupun sektoral demi Pembebasan tanah Air Papua.

Selama 2 tahun STBP masih organisasi taktis, tetapi hari ini pada 26 maret 2023 dalam forum tertinggi  Musyawarah Umum Anggota (MUA I STBP) memutuskan dan menetapkan sebagai organisasi Strategis. 

Kami juga  merasa penting bahwa organisasi  sebagai pedang perjuangan, karena organisasi yang akan menentukan watak perjuangan Pembebasan nasional bagi bangsa Papua. Kemerdekaan Rakyat Papua di rampas paksa oleh Soekarno pada 19 desember 1961 melalui Operasi militer itu karena faktor gerakan belum mengorganisir basis Rakyat dengan baik, akhirnya West Papua di rampas paksa dengan kekuatan bersenjata. Dialektika perjuangan Pembebasan Nasiona Papua yang panjang, tidak mendapatkan perubahan secara totalitas atau revolusi. 

Kami STBP berdiri sebagai bangunan bawah untuk melakukan pengorganisiran di basis mahasiswa demi kelancaran aktivitas perlawanan mahasiswa. Kami juga merasa bahwa perubahan sosial maupun politik bisa dapat terjadi ketika gerakan mahasiswa kuat, karena sejarah dunia adalah secara mahasiswa.

STBP juga serukan bahwa selagi masih ada penindasan, penghisapan, diskriminasi, marginalisasi terhadap Rakyat Papua, kami mempersembahkan jiwa, raga, bahkan nyawa untuk perjuangan pembebasan Tanah Air. 

#Tanah_Air_Milik_kita

#Perlawanan_Tanpa_Batas 

#Perjuangan_sampai_Menang

Read More