Aksi protes penolakan penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Oleh SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI TANAH ADAT PAPUA.

SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI TANAH ADAT PAPUA.

Kami melihat dengan dinamika sosial suku Hubula sangat terancam punah atas warisan Tanah Leluhur dengan problem penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. 

Kami Masyarakat Adat Hubula merasa terancam dengan kebijakan antek antek jakarta seperti Ismael Asso dan Jhon Wempi Wetipo selaku intelektual pelacur yang menyerahkan Tanah Adat kami, demi kepentingan pembangunan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Kami melihat kebijakan wakil mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso sebagai Tokoh pelacur politik Papua, yang mengancam Eksistensi Masyarakat Adat Hubula. Dan penyerahan Tanah Adat oleh oknum tidak bertanggung jawab itu dengan cenderung kepentingan jabatan dan Kekuasaan di wilayah Adat Suku Hubula.

Keputusan penyerahan Tanah Adat milik suku Hubula klen Wioo, Uelesi, dan Assolokobal 108 hektar tanah Adat ini keputusan sepihak oleh oknum intelektual pelacur politik birokrasi demi kepentingan untuk mendapatkan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Tanah Adat Hubula klen suku Wioo, Assolokobal, dan Uelesi bukan milik individu, kelompok, atau perorangan tetapi Tanah Adat itu milik bersama dari 3 klen suku yaitu; Wioo, Uelesi, dan Assolokobal. 

Jika saudara Jhon Wempi Wetipo & Ismael Asso budak jakarta ingin bangun kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu harus melakukan nota kesepakatan dengan masyarakat Adat dari 3 klen suku besar di wilayah setempat karena yang punya hak atas Tanah Adat adalah 3 klen suku besar yaitu; Wioo, Uelesi, dan Assolokobal. 

Tetapi fakta membuktikan bahwa tanpa ada kesepakatan dengan pemilik tanah Adat, dan mengambil tindakan serta merta oleh oknum Elit Politik jakarta akhirnya mengakibatkan konflik sesama masyarakat Adat setempat. Kalau melihat kembali lahan penempatan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu lahan corak produksi ekonomi tradisional masyarakat dari 3 klen suku. Jika negara Indonesia pakai antek - antek politikus Papua seperti Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso untuk menempatkan kantor gubernur provinsi Papua pegunungan, secara otomatis negara kolonialisme indonesia memarginalisasi masyarakat Adat Hubula dan penyingkiran secara sistematis dari atas Tanah Leluhur mereka dan mencabut hak hidup Masyarakat Adat. 

Negara kolonialisme indonesia hentikan melakukan praktek perampasan Tanah Adat tanpa mempertimbangkan hak hidup masyarakat Adat! Dengan tindakan watak agresif, represif, dan Oportunisme jakarta kami Solidaritas Mahasiswa Peduli Tanah Adat Papua, menyatakan sikap!

1. Atas Nama Tuhan Allah, Alam, dan Leluhur Bangsa Papua, kami mengutuk dengan keras kepada Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso selaku tokoh intelektual  Pelacur politik   yang mengatas namakan 3 klen suku Wioo, Uelesi, dan Assolokobal, menyerahkan Tanah Adat 108 hektar, untuk kepentingan Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

2. Kami Mendesak kepada Wakil Mentri Dalam Negeri jhon Wempi Wetipo, berhenti membawah muatab kepentingan politik untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan tanpa menganalisis dampak baik dan buruk terhadap masyarakat Adat yang mempunyai hak atas Tanah Adat.

3. Kami mendukung Penuh dengan 3 klen suku Wioo, Uelesi, dan Assolokobal untuk menolak dengan tegas! Penempatan kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan.

4. Apabilah aspirasi kami tidak di dengar oleh saudara Jhon Wempi Wetipo & Ismael Asso selaku tokoh pelacur politik, kami akan memobilisasi masyarakat untuk menduduki wilayah penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.  

                                Wamena 01 Juli 2023 

PENANGGUNG JAWAB AKSI:

          Emanuel Iyaba 

KORLAP UMUM: 

      Varra Iyaba 

Read More

AKSI UNJUK RASA PENOLAKAN PENEMPATAN KANTOR GUBERNUR PPP DI LAHAN PERKEBUNAN MASYARAKAT ADAT SUKU WIO DI WOUMA WAMENA.

Hari ini 15 Juni 2022, di Wouma, ratusan massa aksi yang terdiri dari masyarakat adat suku Wio Mukoko distrik Wouma bersama masyarakat Wamena lainnya dan Lapago melakukan aksi demo damai ke kantor DPRD Jayawjaya. 

Ini merupakan aksi massa masyarakat Wouma ke 20 kali, sejak aksi pertama dilakukan pada bulan Januari lalu. Masyarakat adat Wouma menyatakan sikap menolak lahan mereka digusur paksa dan dijadikan tempat kantor Gubernur karena khawatir masa depan mereka terancam dari atas tanah leluhurnya. 

Tidak ada alasan lain dibalik penolakan ini, selain demi kepentingan anak cucu kami di masa depan. Cukup tanah adat kami di Kota Wamena dulu diambil dan diserahkan demi pembangunan. Jangan lagi rebut paksa secara militeristik lahan adat komunal kami yang tersisa ini. 

Masyarakat Wouma dan sekitarnya sejak pagi pukul 09.00 WIT tadi telah berkumpul di lapangan Wouma sebelum bergerak menuju sasaran aksi yakni kantor DPRD Kab.Jayawijaya. Termasuk dari seluruh aliansi masyarakat adat sekitar yakni distrik  Wesaput dan Wamena Kota. 

Sekitar pukul 11.30 WIT, Aliansi Masyarakat adat yang bernama FORUM PEDULI TANAH ADAT ALIANSI WIO WOUMA itu menuju ke kantor DPRD Wamena guna menyampaikan aspirasi penolakan mereka.*

Mohon advokasi semua pihak. Wouma, Wamena Papua bukan tanah kosong !

Read More

"Amnesty Cepter Uncen Nobar & Diskusi" Perjuangan Masyarakat Adat Awyu Lindungi Hutan & Tanah Adat Papua

"Amnesty Cepter Uncen Nobar & Diskusi" 

Perjuangan Masyarakat Adat Awyu Lindungi Hutan & Tanah Adat Papua, Menghalau Ancaman Perubahan Iklim.

Dalam Nobar diskusi banyak pihak yang hadir menyatakan bahwa PT.Indo  Asiana Lestari mengancam Masyarakat Adat Awyu, dan juga mengancam kelansungan hidup anak cucu. 

Kk Imanuel Gobai Direktur LBH Papua menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua &  PT. Indo Asiana Lestari Ancam pemusnahan ruang hidup masyarakat Adat Awyu pada umumnya Masyarakat Adat Papua.

1. Hilangnya Hutan dan Tanah Adat

2. Hilangnya Sejarah Kehidupan 

3. Kehilangan corak produksi Ekonomi Tradisional

4. Kehilangan Pusat belajar & pengetahuan Adat Masyarakat Awyu 

5. Penyingkiran Masyarakat Adat & Kerusakan Lingkungan Hidup

6. dan banyak dampak buruk yang di dapatkan oleh masyarakat Adat ketika PT. Indo Asiana Lestari Masuk di Wilayah Adat Suku Awyu Boven Digul.

Pemerintah Provinsi Papua Boneka Jakarta memberikan lahan kepada PT. Indo Asiana Lestari 36.094.4 di wilayah Adat Suku Awyu Kabupaten Boven Digul. Pemerintah Provinsi Papua antek jakarta mengambil kebijakan penyerahan Tanah Adat tanpa memberi izin terhadap masyarakat Adat Awyu pemilik hak Ulayat dan hal ini pemerintah melanggar Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  dan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 

PT. IAL di berikan Lahan 36.094.4 pada 2021 berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan terpadu satu  pintu provinsi Papua Nomor 82 tahun 2021 tentang kelayakan hidup  rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam. 

Kebijakan pemerintah Provinsi  sangat keliru dan tolol! Mengapa demikian? Pemerintah tidak membangun relasi - relasi serta pengambil keputusan berdasarkan musyawarah masyarakat Adat untuk penyerahan Tanah Adat Mereka. Namun kebijakan itu semena-mena yang dilakukan antara PT. IAL & Pemerintah Provinsi Papua dengan cenderung saling menguntungkan antara perusahaan & pemerintah. 

Kebijakan  boneka jakarta yang ada di Papua  seperti ini akan membuat banyak pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) dan menciptakan konflik Horizontal sesama Masyarakat Adat mengancam Eksistensi kehidupan. Melihat dari kebijakan seperti ini membuktikan bahwa aktor kejahatan kemanusiaan di Papua adalah Elit birokrat & politikus demi kepentingan jabatan & kekuasaan. West Papua dijadikan wilayah sengketa bagi Kapital Global & Kapital Birokrat kolonialisme untuk kepentingan mendapatkan keuntungan nilai lebih. 

Sejarah Perlawanan Masyarakat Adat untuk memperjuangkan hak atas tanah Adat & Hutan dimana-mana dilakukan Namun Masyarakat Adat tidak pernah mendapatkan keadilan & kemenangan. Hukum Akumulasi modal tidak peduli terhadap Hukum Alam dan Masyarakat Adat di Papua. 

Masyarakat Adat Papua tidak harus tunduk di bawah kekuasaan para kapital birokrat di dalam sistem pemerintahan & Investor Global yang datang merampas hak - hak masyarakat Adat, tetapi untuk mempertahankan hak - hak fundamental harus melawan kekuasaan oligarki itu sendiri. 

Papua Bukan Tanah Kosong!

Awyu Bukan Tanah Kosong!

Boven Digul Bukan Tanah Kosong!

Tanah Air Milik Kita!

Lawan Industrialisasi!

Tutup Mata Lawan Balik!

Read More

"Boneka Jakarta yang mengancam Eksistensi masyarakat Adat Hubula"

Wakil Mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso

"Boneka Jakarta yang mengancam Eksistensi masyarakat Adat Hubula"

   

Kami generasi anak Hubula  merasa terancam dengan kebijakan antek-antek Jakarta seperti Ismael  Asso & Jhon Wempi Wetipo selaku intelektual Pelacur Politik yang menyerahkan Tanah Adat kami, demi kepentingan Pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan. Kami Melihat dengan kebijakan Wakil Mentri dalam Negeri  Wempi Wetipo  & Ismael Asso sebagai Tokoh pelacur politik Papua, yang mengancam eksistensi masyarakat Adat Hubula. 

Dan penyerahan Tanah Adat oleh oknum yang tidak bertanggung Jawab itu atas kepentingan Jabatan & kekuasaan baru di Wilayah Adat Suku Hubula dan lebih spesifiknya di wilayah Adat Klen Suku Assolokobal, Uelesi, dan Wouma. 

Keputusan penyerahan  Tanah adat milik suku  Hubula klen Wouma, Welesi, dan Assolokobal), 108 Hektar Tanah Adat ini keputusan sepihak  oleh  oknum intelektual pelacur demi kepentingan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB). Tanah Adat klen suku Assolokobal, Wouma dan Uelesi bukan milik perorangan atau satu dua orang, tetapi Tanah Adat itu milik 3 klen Suku yaitu; Klen Suku Assolokobal, Wouma, dan Welesi. 

Jika Saudara Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso boneka Jakarta, ingin bangun Kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan itu harus melakukan Nota kesepakatan dengan 3 klen suku besar di wilayah setempat karena yang mempunyai hak atas Tanah Adat adalah 3 klen suku besar. Tetapi faktanya tanpa ada kesepakatan dengan pemilik Tanah Adat, dan mengambil tindakan serta merta oleh oknum boneka jakarta, akhirnya mengakibatkan konflik sesama masyarakat Adat setempat. 

Kalau melihat kembali Lahan penempatan kantor Gubernur Provinsi  Papua Pengunungan itu tempat corak produksi ekonomi tradisional masyarakat 3 klan suku, jika negara pakai wajah boneka Papua seperti Wempi Wetipo & Ismael Asso  untuk menempatkan kantor Gubernur Papua Pengungan. Secara otomatis negara kolonialisme Indonesia memarginalisasi masyarakat Adat Hubula, dan penyingkiran secara sistematis dari Tanah mereka itu sudah mencabut  hak hidup mereka. 

Negara kolonialisme Indonesia hentikan melakukan praktek perampasan Tanah Adat tanpa mempertimbangkan hak hidup masyarakat Adat! Dengan tindakan watak oportunisme boneka jakarta kami nyatakan sikap! 

  

1. Atas Nama Tuhan, Alam, dan Leluhur Hubula, kami Mengutuk Keras terhadap Jhon Wempi Wetipi & Ismael Asso selaku tokoh intelektual pelacur yang mengatasnamakan tiga klen Suku Assolokobal, Uelesi, Dan Wouma.

2. Kami mendesak kepada Wakil mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo, berhenti membawah muatan politik untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan baru, tanpa menganalisis dampak baik & buruk terhadap masyarakat Adat yang mempunyai hak atas Tanah Adat.

3. Kami Mendukung Penuh dengan, Solidaritas Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat Lintas Aliansi Diskrik; Wouma, Welesi, dan Assolokobal untuk Menolak Penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan. 

5. Apalah Aspirasi kami tidak di dengar oleh saudara wakil mentri Jhon Wempi Wetipo dan Saudara Ismael Asso selaku tokoh Pelacur Politik, kami siap memobilisasi masyarakat untuk menduduki di wilayah penempatan kantor Gubernur. 

HUBULAH BUKAN TANAH KOSONG !

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !

TANAH AIR MILIK KITA!

TUTUP MATA LAWAN BALIK!

                      Tabi  30 mei 2023

Read More

Kami, Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat Papua (GempaR Papua)

Turut Berduka Cita atas kepergian Tokoh Politik Bangsa Papua, Selamat jalan ( TOM BEANAL ), semoga Arwahmu di terima disisi kanan Allah Bapa di surga bersama para kudus lainya. 

Kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas semua dedikasi dalam perjuangan rakyat bangsa Papua. Kami generasi bangsa Papua yang tersisa  akan melanjutkan perjuangan yang kamu tinggalkan ini, namun kami meminta kepada kamu  semua yang pergi meninggalkan perjuangan bahwa Roh & Spirit perlawanan kalian hadir setiap detik dalam jiwa kita disaat kita generasi baru memimpin pemberontakan di West Papua.

Kami pesan kepadamu bapa, Kasih tau kepada Filep Karma, Hubertus Mabel, Mako Tabuni, Kely Kwaly, Titus Murip, Silas Kogoya, Eliazer Alua, dan Para pendahulu lainya bahwa ada generasi baru masih melanjutkan  perjuangan. Dan kami juga berharap kepada para pahlawan semua yang sudah pergi, semoga kamu memimpin Pemberontakan di surga, agar Tuhan menegakan keadilan kepada orang Papua yang sedang tertindas. 

Selamat Jalan Meno🙏🏾 😭

Read More

"Surat Cinta Buat Masyarakat Adat"

"Surat Cinta Buat Masyarakat Adat"

Pertama-tama kami Patut mengucapkan Syukur kepada Allah, Alam, dan Leluhur Bangsa Papua atas memberi Nafas hidup, perlindungan, serta pertolonganya. 

Surat ini sa buat dengan penuh harapan & kasih Sayang paling mendalam buat Masyarakat Adat Papua yang merasa kehilangan Tanah Adat, di lembar sejarah manusia Papua. Masyarakat Adat manusia paling mulia di hadapan Tuhan, Alam, dan Leluhur karena Tanah dan hutan yang di wariskan masih melindungi, menjaga, dan merawat sampai detik ini. Bahkan manusia yang hidup di Tanah Papua, menafkai kehidupan sehari-hari  dari hasil Tanah Masyarakat Adat. 

Tanah masyarakat Adat Mamta, Saereri, Animha, Lapago, MeePago, Domberai, dan Bomberai sungguh luar biasa memberikan kontribusi buat semua manusia    di dunia dan juga lebih khususnya manusia yang  hidup di atas Tanah Papua. 

Manusia di dunia perlu sadari bahwa Tanah Masyarakat Adat yang membuat kamu hidup istimewa di dunia. Jika keistimewaan itu datang dari Masyarakat adat, minta Mohon kepadamu, jangan melontarkan kalimat serta tindakan kepada masyarakat Adat Kuno. Karena kehidupan Kuno  mereka yang membuat kamu sejahtera, makmur, dan merdeka dalam hidup kamu. 

Masyarakat Adat di Papua tra pernah pergi ke Tanah Leluhur orang lain mencari nafka kehidupan dengan cara merampas tanah, mencuri, dan merampok. Tetapi catatan dalam lembar sejarah Masyarakat Adat Papua, yang mencuri, merampok, dan merampas harta masyarakat Adat adalah orang yang datang dari Luar Tanah Papua. 

Orang Datang dari luar Papua dengan memiliki semboyan 3G yakni Gold (mencari kekayaan dengan berdagang), Glory (mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan), dan Gospel (menyebarkan agama Nasrani).

Berdasarkan semboyan itu Tanah Adat hilang, hutan Adat di tebang habis, minyak bumi di kuras, dan Emas kita di Eksploitasi, bahkan Masyarakat Adat di Singkirkan dari atas Tanah mereka.  

Hukum akumulasi modal tidak peduli terhadap hukum Alam dan manusia karena itu wataknya Kapitalisme. Masyarakat Adat perlu tau bahwa dulu pada tanggal 7 April 1967 Freeport Masuk di Papua Wilayah Adat Suku Angmume & Kamoro itu tanpa Se izin masyarakat pemilik ulayat. Setelah itu banyak sekali  Perusahaan masuk beroperasi di Papua sewenang-wenang dan banyak masyarakat adat mengalami kesulitan atas Tanah mereka.

Dahulu kala itu Tanah Masyarakat Adat Papua hidup dari hasil produktifitas ekonomi tradisional, hutan, dan Tanah masih utuh, tetapi setelah Masyarakat Adat Papua bersentuhan dengan bangsa Eropa, eksistensi masyarakat Adat Papua terancam punah. Masyarakat Adat dulunya bertahan hidup dari hasil ola Tanah, tetapi kini Masyarakat Adat Papua hidup dari hasil jual Tanah, Semua ini terjadi karena faktor kapitalisme yang mempunya sifat dan karakter ingin memiliki dan mencari nilai lebih.

Saran dari sa! 

1. Jangan Jual Tanah Adat, mempertahankan dan merawat Tanah agar Tanah memberimu hidup.

2. Masyarakat Adat Jangan memberi izin kepada bangsa Asing untuk penebangan hutan karena hutan memberimu  kehidupan, kalau hutan habis kamu akan musnah & habis.

3. Wahay Masyarakatku..Hiduplah dari hasil ola Tanah, jangan hidup dari hasil jual Tanah. Jika kamu hidup dari hasil jual Tanah, anak cucumu terancam punah karena hak hidup mereka kamu jual habis. 

4. Papua Tanah Air Kita, bukan Tanah orang mereka yang datang dari luar sana. Jaga Tanah, jaga hutan, jaga semua sumber Daya Alam karena itu Warisan Leluhur kita. 

5. Papua Bukan Tanah Kosong! Ada Kita pemilik Tanah Papua, Kulit Hitam Rambut keriting, Ras negroid, rumpun Melanesia. 

Oleh: Vara Iyaba 

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

#TANAH_AIR_MILIK_KITA

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK

Read More

Kronologis singkat Pembubaran Paksa, Aksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional Indonesia, 2 Mei 2023

Kronologis singkat Pembubaran Paksa, Aksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional Indonesia, 2 Mei 2023.

Lawan Kapitalisasi Pendidikan

Buka ruang demokrasi Seluasnya.

Stop militerisme di kampus.

Pukul 8.25 WP, 4 dalmas di p3 Waena. 

Pukul 8:35 WP

mahasiswa yang tergabung dalam forum independen mahasiswa Papua FIM WP, mulai keluar dari titik Uncen atas kampus fisip Uncen, mulia turun longmarch dari fisip ke gapura Uncen. sampai di titik depan jalan masuk gapura Uncen mahasiswa yang terlibat dalam forum independen mahasiswa FIM WP tersebut dihadang pihak kepolisian, yang dari pos p3 waena yang bergerak ke gapura Uncen. lalu terjadi baku tarik menarik pamflet, megapone oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian mengunakan kekerasan untuk membubarkan paksa,  kepolisian dengan menghadapi masa aksi yang tidak membawa alat tajam apapun.

Jumlah kepolisian 50 orang, Intelejen 15 orang, mobil dalmas 2, water canon 1, mobil patroli 1, avanza milik intelejen 2.

Saat ini polisi masih siaga di gapura Uncen jalan masuk kampus. Pada proseanya, mahasiswa pukul mundur sampai Dalam kampus Universitas Cenderawasih.

Nama mahasiswa yang disiksa:

1. Manu Yohame, kepala Bocor 

2. Yanggal Amohoso, kepala luka.

Kedua kwn terluka karena hantaman pentung aparat.

3. Sisanya mengalami siksaan bagian badan dan tangan (sesuai gambar).

Mohon Advokasi!

Read More