Wakil Mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso
"Boneka Jakarta yang mengancam Eksistensi masyarakat Adat Hubula"
Kami generasi anak Hubula merasa terancam dengan kebijakan antek-antek Jakarta seperti Ismael Asso & Jhon Wempi Wetipo selaku intelektual Pelacur Politik yang menyerahkan Tanah Adat kami, demi kepentingan Pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan. Kami Melihat dengan kebijakan Wakil Mentri dalam Negeri Wempi Wetipo & Ismael Asso sebagai Tokoh pelacur politik Papua, yang mengancam eksistensi masyarakat Adat Hubula.
Dan penyerahan Tanah Adat oleh oknum yang tidak bertanggung Jawab itu atas kepentingan Jabatan & kekuasaan baru di Wilayah Adat Suku Hubula dan lebih spesifiknya di wilayah Adat Klen Suku Assolokobal, Uelesi, dan Wouma.
Keputusan penyerahan Tanah adat milik suku Hubula klen Wouma, Welesi, dan Assolokobal), 108 Hektar Tanah Adat ini keputusan sepihak oleh oknum intelektual pelacur demi kepentingan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB). Tanah Adat klen suku Assolokobal, Wouma dan Uelesi bukan milik perorangan atau satu dua orang, tetapi Tanah Adat itu milik 3 klen Suku yaitu; Klen Suku Assolokobal, Wouma, dan Welesi.
Jika Saudara Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso boneka Jakarta, ingin bangun Kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan itu harus melakukan Nota kesepakatan dengan 3 klen suku besar di wilayah setempat karena yang mempunyai hak atas Tanah Adat adalah 3 klen suku besar. Tetapi faktanya tanpa ada kesepakatan dengan pemilik Tanah Adat, dan mengambil tindakan serta merta oleh oknum boneka jakarta, akhirnya mengakibatkan konflik sesama masyarakat Adat setempat.
Kalau melihat kembali Lahan penempatan kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan itu tempat corak produksi ekonomi tradisional masyarakat 3 klan suku, jika negara pakai wajah boneka Papua seperti Wempi Wetipo & Ismael Asso untuk menempatkan kantor Gubernur Papua Pengungan. Secara otomatis negara kolonialisme Indonesia memarginalisasi masyarakat Adat Hubula, dan penyingkiran secara sistematis dari Tanah mereka itu sudah mencabut hak hidup mereka.
Negara kolonialisme Indonesia hentikan melakukan praktek perampasan Tanah Adat tanpa mempertimbangkan hak hidup masyarakat Adat! Dengan tindakan watak oportunisme boneka jakarta kami nyatakan sikap!
1. Atas Nama Tuhan, Alam, dan Leluhur Hubula, kami Mengutuk Keras terhadap Jhon Wempi Wetipi & Ismael Asso selaku tokoh intelektual pelacur yang mengatasnamakan tiga klen Suku Assolokobal, Uelesi, Dan Wouma.
2. Kami mendesak kepada Wakil mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo, berhenti membawah muatan politik untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan baru, tanpa menganalisis dampak baik & buruk terhadap masyarakat Adat yang mempunyai hak atas Tanah Adat.
3. Kami Mendukung Penuh dengan, Solidaritas Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat Lintas Aliansi Diskrik; Wouma, Welesi, dan Assolokobal untuk Menolak Penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan.
5. Apalah Aspirasi kami tidak di dengar oleh saudara wakil mentri Jhon Wempi Wetipo dan Saudara Ismael Asso selaku tokoh Pelacur Politik, kami siap memobilisasi masyarakat untuk menduduki di wilayah penempatan kantor Gubernur.
HUBULAH BUKAN TANAH KOSONG !
PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !
TANAH AIR MILIK KITA!
TUTUP MATA LAWAN BALIK!
Tabi 30 mei 2023
0 komentar:
Posting Komentar