Jumat, 19 Agustus 2022

"West Papua Darurat Genosida, Ekosida, dan etnosida"

"West Papua Darurat Genosida,
         Ekosida, dan etnosida"
------------------------------------------
Praktek Kolonialisme di Papua lebih cenderung kepentingan membuka Ladang eksploitasi milik imperialisme, dan hal itu mengakibatkan terhadap Manusia, Alam, dan Kebudayaan orang West Papua. Negara Kolonialisme tidak mengedepankan Hukum humaniter bagi Rakyat Papua, tetapi lebih mengedepankan kepentingan akumulasi Modal di West Papua. 
Watak Arogansi keparat TNI/POLRI menciptakan Pembunuh, Penembakan, Penikaman, Pemukupan, Pemenjaraan, Pemerkosaan, dan penyiksaan terhadap Rakyat West Papua. 

Praktek-praktek Militeristik dilakukan bukan baru kali ini, tetapi awal mula melakukan tindakan Anarkis terhadap Rakyat Papua dari sejak tahun 1961 tanggal 19 Desember sampai Agustus 1962 dengan tujuan merebut Negara West Papua. Tahun 1961 meluncurkan Operasi Tri Komando  Rakyat (TRIKORA) oleh Soeharto sebagai panglima  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atas manifesto Politik Soekarno dan isi pernyataan itu sebagai berikut; 
1.Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 
2.Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 
3.Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa indonesia.

Dan sampai detik ini praktek-praktek arogansi keparat TNI/POLRI itu masif di West  Papua! Tindakan Keparatur Republik Indonesia tidak hanya menciptakan kejahatan terhadap Manusia tetapi Gempuran Alam dan budaya orang West Papua di hancurkan secara masif. Aktor dibalik semua kejahatan terhadap Manusia Papua adalah Militer TNI/POLRI karena itu  sesuai kondisi real di West Papua.

Kebijakan Elit borjuis justru menciptakan kehancuran hak-hak masyarakat Adat karena lebih mengedepankan kepentingan jabatan & kekuasaan baru di Papua. Dan Rakyat Papua diperhadapkan dengan watak-watak yang tidak bermoral seperti manuver aparatur TNI/POLRI untuk mengamankan kepentingan kaum-kaum Politikus berdasi.
Politik imperialisme di luar Negeri West Papua, bekerja sama dengan Negera kolonialisme indonesia dengan kepentingan hubungan kerja sama bilateral. Dan praktek Negara kolonialisme tidak ada nilai moral kemanusian yang adil dan beradab terhadap Rakyat tertindas di West Papua. 

Sebelum indonesia Merdeka pada tanggal 17  agustus 1945, tuntutan Rakyat Papua untuk Merdeka itu jauh sebelum indonesia Merdeka. Namun Negara Kolonialisme indonesia tutup telinga dan tutup mata, melakukan kebijakan sistem penindasan secara masif dan aktif di West Papua. Negara Kolonialisme indonesia lebih cenderung mengedepankan kepentingan  Hukum Akumulasi Modal tanpa mempedulikan Hukum Alam & Manusia di West Papua. 

Rakyat Papua Menolak segalah bentuk tawaran jakarta seperti OTSUS, DOB, Pembangunan lainnya. Dan jakarta memberikan segalanya dengan watak kesombongan atas kekuasaan otoritas moneter. Rakyat West Papua sudah tahu sebenarnya watak arogansi militeristik, reaksioner, dan otoriter dengan setiap insiden negara kolonialisme ciptakan. 
Negara seharusnya tahu malu dengan sikap Rakyat menolak segala bentuk tawaran hegemonik pragmatis! 
Rakyat West Papua sudah sadar bahwa Negara indonesia Penjajah bagi Bangsa West Papua, dan hari ini Rakyat Papua Ingin Bebas dari cengraman. 

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG
#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK
#TANAH_AIR_MILIK_KITA✊

0 komentar:

Posting Komentar