HUKUM YANG DILANGGAR JOKOWI !!

HUKUM YANG DILANGGAR JOKOWI !!

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah pusat, kementerian, gubernur serta bupati untuk mempercepat proses proses investasi (kapitalisme) asing dan nasional di Indonesia. Bahkan dengan menutup mata.

Adalah pelanggaran konstitusional dan pelanggaran HAM masyarakat Indonesia, secara khusus Papua. Kami akan memberikan gambaran hukum/konstitusi jaminan bagi masyarakat adat itu.

SECARA INTERNASIONAL, PELANGGARAN ATAS:

1. Deklarasi universal HAM 1948

2. Konvensi ILO No 169 tahun 1989

3. Pengesahan Deklarasi Masyarakat Adat September 2007

SECARA NASIONAL, PELANGGARAN ATAS:

1.UUD 1945 pasal 18 B ayat 2

2. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 6 ayat 1 dan 2

3. UU No 32 Tahun 2004 Bab 1 pasal 1 angka 12

4. Keputusan MK No 35/PUU-X/2012 (intinya status hutan negara dan adat)

5. Peraturan Mendagri No 52. Tahun 2007, Bab II pasal 2

6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 2015, tentang penetapan komunal atas tanah masyarakat adat.

TINGKAT PROVINSI, PELANGGARAN ATAS:

1. UU OTSUS 2001

2. Perdasus Prov. papua no 20 thn 2008, peradilan adat

3. Perdasus Prov. Papua no 21 tahun 2008, hutan berkelanjutan di provinsi Papua

4. Perdasus Papua no 22 tahun 2008 tentang perlindungan SDA Masyarakat adat Papua

5. Perdasus papua no 23 tahun 2008 tentang hak Ulayat masyarakat hukum adat dan perorangan.

6.perdasi No 14 tahun 2013 tentang RPMJ provm Papua - pendekatan pembangunan berbasis wilayah budaya

SESUNGGUHNYA MASYARAKAT HUKUM ADAT ADALAH SUATU BADAN HUKUM (LEGAL ENTITY) YANG MEMPEROLEH LEGALITAS DAN LEGIMASI DARI SEJARAH DAN PERATURAN PERUNDANGAN NEGARA.

JIKA NEGARA MENOLAK DAN MENGAKUI MASYARAKAT ADAT, MAKA SOLUSI UNTUK ITU ADALAH MELAWAN BALIK KEJAHATAN NEGARA.

TTD

GempaR-Papua

Read More

OTSUS & DOB, MENGANCAM EKSISTENSI KEHIDUPAN RAKYAT WEST PAPUA.

OTSUS & DOB, MENGANCAM EKSISTENSI KEHIDUPAN RAKYAT WEST PAPUA.

ABSTRAK

lahirnya undang-undang Otsus jilid l No. 21 tahun 2001 atas resolusi konflik antara Rakyat Papua dan Jakarta, karena sebelum otsus di berikan kepada Rakyat Papua, jauh sebelumnya itu tuntutan  orang papua  ingin Merdeka/bebas dari penjajahan Kolonialisme Indonesia. Otsus jilid ll No. 02 tahun 2021 di berikanpun atas perubahan undang-undang otsus jilid l Tahun 2001 dan itu semua rekayasa Jakarta dengan cenderung kepentingan politik investasi di atas Tanah Papua.

Dan sekarang elit Papua boneka Jakarta mewacanakan untuk pemekaran daerah otonomi baru ( DOB ), dengan kepentingan untuk jabatan dan kekuasaan baru di atas tanah Rakyat Papua yang sedang tertindas oleh system kolonialisme. Pemekaran daerah otonnomi baru (DOB), adalah hasil produk otonomi khusus jilid ll dengan  kepentinagn ekonomi politik di Papua. 

Peluang Jakarta memberikan pemekaran (DOB)

1, Pemekaran pintu masuknya investasi asing dengan kepentingan ladang eksploitasi sumber daya alam papua 

2. Pemekaran daerah otonomi baru ( DOB), peluang bagi militerisme untuk memperluas basis TNI/POLRI seperti POLDA, PANGDAM, KODIM, POLRES dan POLSEK.

3. Pemekaran daerah otonomi baru ( DOB ), salah satu pintu masuknya transmigrasi non-papua untuk melakukan aktivitas ekonomi politik karena itu satu cara mempertahankan kedaulatan NKRI harga mati di atas tanah leluhur orang papua.

4. Pemekaran otonomi baru ( DOB ),  Jakarta memaksakan untuk kepentingan pemodal/capital global yang punya kepntingan di papua

5. Pemekaran daerah otonomi baru ( DOB ) atas kepentinagan bagi elit-elit papua boneka Jakarta untuk memperluas penjajahan baru

Ancama Bagi Rakyat Papua

1. Pemekaran daerah otonomi baru ( DOB ) di mekarkan, Tanah Masyarakat Adat akan hilang karena tanah di gunakan untuk membangun kantor birokrasi pemerintahan. 

2. Pemkaran daerah otonomi baru ( DOB )  akan mengancam eksistensi Masyarakat adat karena tanahdi rampas oleh perusahaan asing dengan kepentingan membuka ladang eksploitasi sumber daya alam papua 

3. Pemekaran daerah otonomi baru ( DOB ), ancaman besar bagi perjuangan rakyat papua tentang kemerdekaan, karena DOB salah satu alat jakarta atau penjajah kolonialisme indonesia untuk meredamkan gerakan perjuangan Rakyat Papua.

4. Pemekaran daerah tonomi baru ( DOB ) membuka terminal untuk militer TNI/POLRI menciptakan kekerasan tterhadap rakyat papua karena fakta di papua pelangaran HAM terus terjadi dan yang menjadi actor kejahatan oleh militer indonesia. kita bisa lihat dari tahun 2018 sampai sekarang masuk 2022, terjadi pengungsi 67 ribu masyarakat sipil   akibat operasi militer TNI/POLRI di Nduga, Pengunungan bintang Kiwirok, Intan Jaya, Maybrad, Yahukimo, Puncak Jaya dan pada umumnya papua.

SOLUSI & REKOMENDASI

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK

1. CABUT UNDANG-UNDANG OTSUS   NO. 02 TAHUN 2021

2. TOLAK PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU ( DOB)

3. BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (HMNS)

Read More

"Kritikan Buat Organ Politik Gerakan Revormis"

"Kritikan Buat Organ Politik Gerakan Revormis"

Analisa Kelas dan Organisir masa rakyat adalah sesuatu hal yang fundamental dalam Perjuangan Pembebasan nasional. Organisir Rakyat  sesuai kondisi objektif di papua itu hal yang paling mendasar dan itu syarat Perjuangan Pembebasan Nasional.

Organir kelas bukan soal gagal dan berhasil tetapi bagimn cara sebagai seorang Revolusioner organisir Buruh, Petani Kebun, Nelayan, mama Pasar, Masyarakat Adat, Abang Ojek, dan Sopir Taxi agar disaat momentum politik tercipta kelas-kelas yang di bangun sebagai alat strategis menuju Sosialisme. Organisir kelas adalah syarat menjadi negara sosialisme, jika anda melihat organisir kelas menghambat perjuangan, maka anda sdh terjebak dengan pemikiran Kapitalisme. 

"Syarat Kemerdekaan dan nilai tertinggi Komunisme"

1. Organisasi Revolusioner 

2. Analisa Kelas Kaum tertindas 

3. Memainkan agitasi Kemerdekaan oleh kaum Revolusioner terhadap kaum tertindas

4. Organisir kelas sesuai Analisa kelas masyarakat tertindas yang ada di papua

5. Partai Revolusioner 

6. Penanggun jawab Politik 

7. Konsolidasi masa yang sudah di organisasi

8. Mobilisasi masa luas untuk merebut Revolusi Sosialisme 

Organisasi adalah alat organisir masa Rakyat tertindas, sebagai kaum Revolusioner jangan keliru dan jangan salah paham dengan Analisa kelas dgn organisir kelas sesuai analisa kelas! 

Perjuangan Pembebasan Nasional tidak cukup sebatas Konsolidasi dan Mobilisasi Masa dengan target merespon problem penjajah ciptakan. Penjajah menciptakan Banyak persoalan dengan tujuan mengganggu eksistensi aktivitas politik kaum Revolusioner dan itu target Penjajah untuk mematahkan. 

Berjuang tanpa Analisa kelas dan Organisir Kelas yang ada, itu bukan Perjuangan Kemerdekaan / Sosialisme tetapi itu Kaum Revormis. Bangsa yang Belum Bebas dari mata rantai Kolonialisme dan Imperialisme, tidak layak membangun Gerakan Revormis di Papua tetapi membangun kekuatan Rakyat dengan Analisa kelas dan organisir agar Revolusi tercipta.

Jejak Revolusi Bangsa lain yang sudah Bebas itu sudah jelas bahwa syarat utama dan terutama organisir kelas  sesuai kondisi real. Kita bisa lihat Revolusi Cuba, Soviet, Bougenfile, Timor Leste, Afrika selatan dll. Itu Rakyat yang sudah di organisir oleh kaum Revolusioner yang menciptakan Cita-cita Revolusi.

Filsafat Marxis adalah filsafat Analisis kelas kaum tertindas di dunia, dan teori filsafat Marxisme sangat relevan Analisa kelas kaum tertindas di Papua Karena di Papua ada kelas Buruh, Petani kebun, Nelayan, Mama Pasar, Masyarakat Adat dll.

Perjuangan Pembebasan Nasional sesungguhnya Perjuangan Kelas setiap Revolusi tercipta karena Analisa kelas yang  dan organisir masyarakat dengan baik, dan itu syarat sosialisme. 

Sadarlah kawan!

Read More

"Filsafat Teologi adalah teori ilusi kosong"

"Filsafat Teologi adalah teori ilusi kosong"

Filsafat teologi adalah teori bayang-bayang tanpa ada tindakan real di dalam sendi kehidupan manusia. Filsafat teologi sesungguhnya teori utopis bukan teori yang menggerakan manusia untuk menghidupkan kehidupan. 

Teori Revolusioner adalah teori  gerak, dalam  sendi kehidupan manusia, dan itu filsafat logika yang progresif. Teori Revolusioner itu teori yang menghidupkan kehidupan umat manusia dari ketertindasan. Analisa kelas Filsafat Marxisme l, Filsafat subur didalam sendi kehidupan komunitas masyarakat dan  itu falsafah Allah yang di miliki oleh setiap komunitas masyarakat adat. 

Itu sudah dengan jelas bahwa filsafat teologi merupakan teori palsu untuk mematahkan eksistensi materialisme falsafah Allah di dalam sendi-sendi kehidupan manusia.

Materialisme & Idealisme"

Ketika kita berbicara mengenai Materialisme, kita berbicara mengenai filsafat Materialisme yang berseberangan dengan filsafat Idealisme. Situasi papua kita harus membedakan filsafat Idealisme dan filsafat Materialisme dengan baik supaya gerakan Revolusioner organisir kelas sesuai analisa kelas yang ada.

Kaum Idealis tidak bisa serta-merta mengedepankan arogansi filsafat idealisme tanpa melihat filsafat materialisme di dalam sendi-sendi kehidupan orang papua.

Analisa kelas Marxis & Friedrich Engels 150 tahun yang lalu dan terus berkembang dengan cepat. Dan Marxis menegaskan bahwa persepsi buruh tidak sama dengan Tani, demikian pula persepsi tani tidak bisa samakan dengan buruh pabrik. 

Teori ala barat itu kaum Revolusioner di papua pantas menjadikan analisa kelas di papua. Komunisme itu bisa saja kita wujudkan tetapi menyiapkan syarat komunisme itu sesuai Hukum perkembangan masyarakat Papua. Tan Malaka; Belajarlah dari barat tetapi jangan jadi peniru barat, jadilah dari timur yang cerdas. Ketegasan-ketegasan kaum komunis sudah dngan jelas bahwa jadi dirimu sendiri jika ingin membebaskan bangsa yang tertindas. 

#Sadarlah_Kaun_Idealis🙏🏾

#Teori_Revolusioner_Teori_Gerak

Read More

Apa Itu Imperialisme?

 

Apa Itu Imperialisme? Ini Awal Mulanya di Indonesia.

Kolonialisme dan imperialisme sering dianggap sebagai sesuatu yang sama. Namun kolonialisme dan imperialisme adalah dua hal yang berbeda.

Kolonialisme adalah penguasaan dan pendudukan atas suatu wilayah negara oleh negara lain. Daerah koloni adalah negeri jajahan sedangkan pemerintahan kolonial adalah pemerintah penjajahan.

Sedangkan imperialisme adalah nafsu untuk memperluas wilayah dengan menguasai negara. Berdasarkan perkembangannya paham imperialisme dibagi menjadi dua yaitu imperialisme kuno dan modern.

Imperialisme kuno disebut sebagai imperialisme perdagangan. Tujuan imperialisme kuno adalah untuk menguasai perdagangan atas suatu wilayah dengan cara monopoli dan paksaan. Imperialisme kuno didukung dengan semangat gold, gospel, dan glory.

Melansir dari buku Pengetahuan Sosial Sejarah 2 karya Drs. Tugiyono Ks, dkk, di Indonesia awal imperialisme kuno dimulai dengan kegiatan Portugis dan VOC termasuk imperialisme perdagangan, yaitu menguasai perdagangan dengan aturan dan paksaan.

Imperialisme modern bertujuan untuk memperluas daerah jajahan untuk industri, dan sebagai daerah sumber tenaga buruh yang murah. Imperialisme modern sendiri berkembang di dunia sejak abad ke-19.

Baca juga:

3 Tujuan Pokok Belanda Mendirikan VOC di Indonesia pada Tahun 1602

Awal Mula Imperialisme di Indonesia

Awal mula imperialisme di Indonesia dimulai sekitar abad ke-16. Saat itu negara-negara Eropa yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol mencari daerah jajahan untuk menggali kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan lambang kejayaan.

Pada tahun 1511, Portugis merebut Malaka dan disusul kedatangan mereka di Maluku pada tahun 1512. Di Banda mereka membeli cengkeh, pala, dan fuli.

Setelah itu mereka kembali ke Malaka. Pelayaran pertama ini lalu disusul dengan pelayaran-pelayaran berikutnya. Selanjutnya terjadilah hubungan dagang antara Portugis dan raja Ternate.

Akhirnya Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di Ternate, untuk melindungi Ternate dari musuh. Pendirian benteng kemudian diimbangi dengan hak monopoli perdagangan cengkeh.

Rakyat Ternate menjadi tertekan karena mereka tidak dapat menjual cengkeh secara bebas. Sementara cengkeh yang ditetapkan Portugis sangat rendah. Portugis menunjukkan sifat aslinya menjadi musuh dan pemeras rakyat Ternate.

Pada tahun 1521, Spanyol tiba di Maluku. Mereka kembali dalam pelayaran ke Spanyo dari Filipina. Di Maluku, Spanyol singgah di Tidore, Bacan, Jailolo. Spanyol disambut baik di tempat singgah tersebut.

Kemudian terjadi persaingan antara Spanyol dan Portugis. Kedua bangsa tersebut bermusuhan dan membuat perjanjian Thordesilas yang membagi wilayah perdagangan.

Spanyol lalu ditetapkan beroperasi di Filipina, sedangkan Portugis di Maluku. Kepergian Spanyol dari Maluku membuat Portugis lebih leluasa beroperasi di Maluku.

Portugis juga mengincar Sumatera yang kaya akan lada. Di Sumatera, Portugis gagal mendapatkan hak monopoli bahkan mereka juga tidak bisa berdagang. Kehadiran Portugis di Sumatera mendapatkan tentangan dari Kerajaan Aceh.

Selanjutnya di Jawa, Portugis hanya dapat berdagang di Pasuruan dan Blambangan. Di daerah ini Portugis tidak dapat berdagang karena dikuasai oleh Demak.

Di daerah Indonesia lainnya Portugis hanya dapat menetap di Timor, sementara kedudukan Ternate mulai goyah. Monopoli perdagangan dan penyebaran agama Nasrani yang dilakukan Portugis ditentang keras oleh rakyat Ternate.

Portugis memaksakan kekuasaan di Ternate, Tidore, Jailolo. Hal ini kemudian menimbulkan perlawanan rakyat. Portugis tidak berhasil menguasai kerajaan-kerajaan yang memiliki pelabuhan perdagangan rempah-rempah.

Itulah awal mula imperialisme di Indonesia. Jadi imperialisme adalah seperti yang dijelaskan di atas ya detikers!

Read More

KAMI MAHASISWA ASAL DISTRIK HUBIKIAK KABUPATEN JAYAWIJAYA yang ada di kota Studi Jayapura, Menolak Deklarasis DOB, OTSUS & PAPUA DAMAI DI DISTRIK KAMI HUBIKIAK.

PERNYATAAN SIKAP!

Sehubungan dengan deklarasi DOB, OTSUS & Deklarasi Papua Damai (DPD) di jayawijaya wamena distrik Hubikiak oleh kelompok Kembaga Masyarakat Adat (LMA) dibawah pimpinan Lenis Kogoya dengan penghianat lainnya. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi Jayapura Menolak Deklarasi Papua Damai & DOB, OTSUS! sesuai dengan Tokoh adat, Tokoh Gereja, Tokoh intelektual dan Tokoh pemuda Distrik Hubikian menolak pada hari senin 30 / 05 / 2022. 

Kami Mahasiswa jayawijaya asal  Distrik Hubikiak tegaskan kepada (Alias LK / Lenis Kogoya) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), berhenti melakukan kegiatan Deklarasi Papua Damai & OTSUS, DOB di Distrik Hubikiak kabupaten jayawijaya.

Kami mahasiswa & masyarakat adat Hubikiak menolak OTSUS, DOB, meminta Referendum di Papua Barat. Negara indonesia berhenti memaksakan kehendak kami Rakyat Papua dengan segala bentuk tawaran. 

1. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, mengutuk dengan keras kepada (Lenis Kogoya) Selaku pimpinan Lembaga masyarakat Adat (LMA) buatan negara kolonialisme indonesia!

2. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, Menolak dengan Tegas! Kegiatan Deklarasi Papua Damai (DPD) & Deklarasi OTSU, DOB di wamena distrik Hubikiak.

3. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, mendukung penuh dengan pernyataan sikap penolakan semua  Tokoh asal distrik Hubikiak kabupaten jayawijaya.

4. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, Menolak dengan tegas sebaga bentuk tawaran jakarta terhadap Rakyat Papua.

5. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, mengutuk dengan keras kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Buatan negara kolonialisme indonesia untuk melanggenkan kepentingan diatas penderitaan Rakyat Papua.

6. Kami Mahasiswa Hubikiak yang ada di kota studi jayapura, Mendukung penuh dengan Petisi Rakyat Papua (PRP) menolak DOB, OTSUS, dan meminta Hak Penentuan Nasip Sendiri atau Merdeka.

Demikian Pernyataan kami, kiranya Allah, Alam, dan Leluhur bangsa West Papua  memberkati kita semua.

Penanggun jawab:

Amatus Huby

Read More

"MENTAL BUDAK DALAM BIROKRASI"______________________________

Pendidikan Indonesia mengajarkan logika formal tentang mentalitas birokrasi atas kepentingan politik investasi imperialisme global. Pendidikan formal Indonesia penuh dengan gempuran yang masif, pasif dan bermental instan.

Tenaga produktif kaum tertindas menjadi instrument mempertahankan keutuhan penjajah di atas Tanah Leluhur kaum tertindas, Dan tenaga produktif menjadi budak setia dalam sistem birokrasi NKRI harga mati. Logika formal dalam pendidikan kolonialisme ibarat parang baru tanpa di asah dengan batu gosok dengan baik.

Sebagai kaum tertindas tidak harus mempelajari ilmu pengetahuan di dalam pendidikan formal tentang kepemimpinan birokrasi berwatak oportunis.

Melihat dengan Pendidikan kolonialisme Indonesia pelacur politik Pembebasan Nasional Bangsa West Papua berkeinginan Merdeka. Karena tenaga produktif kaum tertindas di eksploitasi ke dalam sistem dengan cenderung kepentingan politik birokrasi untuk menjaga eksistensi dan stabilitas negara di atas Tanah Air West Papua.

Pendidikan kolonialisme adalah logika formal berwatak oportunis, mentalitas instan dalam sistem birokrasi. GUBERNUR, BUPATI, DPR, PNS, & CPNS terminal pelacur politik dengan kepentingan hukum akumulasi modal / kapital kecil. 

Pendidikan formal di Indonesia alat penindas dengan logika akumulasi modal para birokrat, sepertinya Lukas Enembe dan jajarannya. Elit birokrasi papua adalah instrumen kapitalisme  untuk melanggengkan kepentingan ladang investasi di atas Tanah West Papua.

Elit politik birokrasi mentalitas instan karena faktor pendidikan formal kolonialisme Indonesia, maka kemakmuran & ketidak adilan Rakyat Papua tidak tercipta dengan baik. Akal sehat Elit Birokrasi Papua di musnakan dengan  kepentingan akumulasi modal, maka mempelacurkan Gerakan perjuangan pembebasan Bangsa yang memperjuangkan atas dasar penindasan, penghisapan, diskriminasi rasial. 

Pendidikan formal Kolonialisme Indonesia bukan alat pembebasan manusia dan Bangsa West Papua tetapi pendidikan formal alat penindasan, penghisapan, dan diskriminasi rasial sesama manusia papua. 

Contohnya; Ada pendidikan formal membuka lapangan kerja birokrasi dengan pemekaran tingkat provinsi sampai desa pada akhirnya terjadi perpecahan masyarakat adat. Dan sering kali terjadi perang antara kabupaten, distrik, maupun desa atas kepentingan sekelitir orang merebut jabatan dan kekuasaan baru.   

Maka dengan penuh gempuran dalam sistem pendidikan kolonialisme indonesia, penting dan harus menyiapkan Pendidikan non-formal atau alternatif pendidikan dilakukan agar kesadaran tentang realita penindasan itu melihat dengan jeli. 

Dan pada khususnya pendidikan alternatif itu harus disiapkan oleh gerakan Pembebas Nasional sesuai real penindasan di papua barat. Pendidikan alternatif  itu alat pembebasan bangsa dan manusia, karena pendidikan non-formal itu alat progresif kemerdekaan. 

#SIAPAKAN_ALTERNATIF_PENDIDIKAN

#LAWAN_PENDIDIKAN_YANG_MENINDAS

#LAWAN_KOLONIALISME

#INDONESIA_PENJAJAH

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG

Read More