*SURAT TERBUKA UNTUK SAUDARA PJ GUBERNUR PP NICOLAUS KONDOMO*

Shalom Pak Kondomo, kenalkan saya Benyamin Lagowan putra sulung Alm. Kolo Lagowan dari aliansi Lago-Matuan, satu dari 8 klen Wita-Waya (8 Suku Besar) Wio di Wouma yang menolak penempatan kantor Gub dll. Siapa Kolo Lagowan?  Silahkan tanya Wasuok Siep, Wempi Wetipo, Ismail Asso, Ismail Wetapo dan Paulus Matuan. Biar mereka cerita sebenarnya, dan anda tahu sejarah kelam kami di Wouma. 

Saya sangat menyayangkan pernyataan saudara dan mengutuk pernyataan tak bijaksana dan tak elegan sebagai pemimpin/ kepala Daerah Provinsi Papua Pegunungan.

Saudara Kondomo, pada media nokenwene.com tanggal 13 Juli 2023 malam anda mengatakan kami yang demo menolak penempatan kantor Gubernur di Wouma, bukan orang Wouma. 

Saya menyayangkan dan mempertanyakan apa dasar dari pernyataan saudara itu?  Kami minta agar anda segera klarifikasi dan minta maaf kepada masyarakat Wouma 3x24 jam sebelum kami marah dan bertindak. Dan bila tidak diindahkan, kami minta anda sebagai PJ Gubernur PP segera mengundurkan diri dari posisi PJ Gubernur PP. 

Sebagai seorang kepala daerah anda telah gagal menjadi bapak dari semua kalangan masyarakat Wamena dan Lapago. Anda tidak bijak, anda tidak adil, anda tidak memiliki sikap sebagai pemimpin yang bijaksana dan terbuka pada semua kelompok. Pernyataan anda telah sangat melukai hati masyarakat pemilik hak ulayat yang menolak pengalihfungsian lahan perkebunan mereka. Anda tidak pernah berupaya memfasilitasi pertemuan dengan kelompok kontra. Selama ini anda selalu di luar kota Wamena. Sehingga tidak mengerti dan memahami akar masalah sosioantropologis sengketa lahan dgn baik. Anda gagal. Anda salah dan keliru. Anda sudah lalai. 

Kami minta anda segera minta maaf kepada publik khususnya masyarakat adat Wouma. Jika tidak, sebaiknya segera mundur. Karena anda tidak layak menjadi pemimpin di organisasi sipil-eksekutif.

*Benyamin  Lagowan*

_Ahli Waris dan Pemilik Tanah Adat Wouma_

(No Hp 081254655591)

Read More

Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP), Bersama Mahasiswa Papua. Melakukan aksi galang dana untuk pengungsi di Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Pengunungan Bintang, Timika, Kepulauan Yapen, Serui, Maybrad, dan Puncak Jaya.

Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP), Bersama Mahasiswa Papua. Melakukan aksi galang dana untuk pengungsi di Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Pengunungan Bintang, Timika, Kepulauan Yapen, Serui, Maybrad, dan Puncak Jaya. Aksi galang dana sekaligus membagikan selebaran berisi tentang kondisi pengungsi dari sejak 2018 sampai sekarang 2023. 

Aksi galang dana dilakukan oleh Solidaritas Tanpa Batas Papua (STBP) Bersama Mahasiswa Papua, pada tanggal 13 Juli 2023 di  lampu merah Waena kota Jayapura Papua. 

Kalau kembali melihat mengapa sampai Jumlah pengungsi 43.882, itu di sebabkan oleh perang antara TNI/POLRI vs TPNPB/OPM, akhirnya Aksi peduli pengalangan dana di adakan dengan maksud untuk membantu korban Pelanggaran (HAM). 

Kordinator Sekretaris Elsa Pekey mengatakan bahwa Aksi galang dana STBP, bersama Mahasiswa Papua ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, terutama mereka yang sedang mengalami pengungsi di Nduga, Intan Jaya, Maybrad, Pengunungan Bintang, Timika, Yahukimo Suru Suru, Kepulauan Yapen, serui, dan Puncak Jaya. 

Kata Pekey sekretaris Posko, kami STBP bersama, Mahasiswa Papua juga sudah buka Posko Peduli Pengungsi di kabesma Uncen untuk meminta sumbangan berupa dana, Pakaian layak di pake, buku tulis, buku bacaan, bolpen, dan Obat-obatan. 

Ujar pekey bahwa kondisi pengungsi dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2023 bulan juli, sangat membutuhkan bantuan berupa moril maupun materil dikarenakan mereka masih hidup di pos - pos pengungsian. 

Kata Sekretaris kordinator posko Peduli Pengungsi, kami akan buka posko  donasi 1 Kali 24 jam sampai waktu yang di tentukan karena sumbangan yang di berikan dari bulan juni sampai sekarang bulan Juli 2023 belum mencukupi untuk kebutuhan keluarga kita di 7 wilayah konflik akibat perang TNI/POLRI vs TPNPB_OPM. 

Harapan Sekretaris Posko Elsa Pekey  bahwa Seluruh warga yang berada di kota Jayapura untuk dapat membantu kami berupa Dana, Bama, dan pakaian yang layak di pakai buat sanak saudara yang berada di pos pengungsian.

SELAMATKAN PENGUNGSI !!

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !!

TANAH AIR MILIK KITA !!

TUTUP MATA LAWAN BALIK !!

Read More

Aksi Unjuk Rasa oleh Masyarakat Hubula terkait dengan penyakit Sosial yang ada di kota Wamena.

Aksi Unjuk Rasa oleh Masyarakat Hubula terkait dengan penyakit Sosial yang ada di kota Wamena.

Aksi dilakukan Oleh Forum Peduli Generasi Papua untuk mengatasi semua penyakit sosial, dan juga aksi protes dilakukan sebagai bentuk kritik keras terhadap pemerintah yang selama ini butah melihat kondisi sosial.

Aksi dilakukan pada hari rabu tangal 5 juli 2023 di kabupaten jayawijaya kota wamena provinsi Papua pegunungan.

Tuntutan Masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun kabupaten Jayawijaya agar segera memberantas Narkoba, Miras, Togel, Permainan Dadu, Rolex, dan Judi Joker. Forum Peduli Generasi Papua memprotes dengan tersedianya Investasi pasar Game yang menghancurkan eksistensi kehidupan Orang Papua secara tersistematis. 

Dan tuntutan terakhir kepada Pemerintah provinsi Papua Pegunungan & kabupaten Jayawijaya Kota Wamena agar pemerintah membuka lapangan pekerjaan bagi anak pribumi yang telah selesai dari jenjang akademik perguruan tinggi. 

Ribuan orang Papua telah selesaikan kuliah namun untuk mendapatkan pekerjaannya didalam sistem birokrasi sangat sulit dan orang Papua di singkirkan serta di pingirkan dari atas Tanah Leluhurnya sendiri, maka hari ini aksi dilakukan. 

Fungsi Kontrol Pemerintah sebagai wakil rakyat juga tidak betul satu karena pemerintah tutup mata & tutup telinggah. 

Padahal negara kolonialisme Indonesia memberikan  Pemekaran Provinsi & kabupaten hasil produk dari otonomi khusus karena tuntutan  rakyat Papua ingin Merdeka. Jikalau Pemerintah terus menciptakan kecemburuan sosial terhadap masyarakat, maka gempuran politik Pembebasan itu bisa terjadi di kemudian hari.  

Tujuan indonesia merebut Papua Barat untuk membangun dan Mensejahterakan rakyat Papua, bukan untuk merampas hak-hak serta menindas rakyat Papua atas nama Pembangunan  & Kesejahteraan Karena Indonesia berkewajiban di era otonomi khusus untuk membangun Papua. Tetapi faktanya negara kolonialisme Indonesia selalu saja merampas hak - hak orang Papua, Menindas, eksploitasi, pemenjaraan, pemerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan marginalisasi. 

                            Wamena 5 juli 2023

#WAMENA_BUKAN_TANAH_KOSONG!

#PAPUA_BUKAN_TANAH_KOSONG!

#TANAH_AIR_MILIK_KITA!

#TUTUP_MATA_LAWAN_BALIK!

Read More

Aksi protes penolakan penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Oleh SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI TANAH ADAT PAPUA.

SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI TANAH ADAT PAPUA.

Kami melihat dengan dinamika sosial suku Hubula sangat terancam punah atas warisan Tanah Leluhur dengan problem penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. 

Kami Masyarakat Adat Hubula merasa terancam dengan kebijakan antek antek jakarta seperti Ismael Asso dan Jhon Wempi Wetipo selaku intelektual pelacur yang menyerahkan Tanah Adat kami, demi kepentingan pembangunan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Kami melihat kebijakan wakil mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso sebagai Tokoh pelacur politik Papua, yang mengancam Eksistensi Masyarakat Adat Hubula. Dan penyerahan Tanah Adat oleh oknum tidak bertanggung jawab itu dengan cenderung kepentingan jabatan dan Kekuasaan di wilayah Adat Suku Hubula.

Keputusan penyerahan Tanah Adat milik suku Hubula klen Wioo, Uelesi, dan Assolokobal 108 hektar tanah Adat ini keputusan sepihak oleh oknum intelektual pelacur politik birokrasi demi kepentingan untuk mendapatkan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Tanah Adat Hubula klen suku Wioo, Assolokobal, dan Uelesi bukan milik individu, kelompok, atau perorangan tetapi Tanah Adat itu milik bersama dari 3 klen suku yaitu; Wioo, Uelesi, dan Assolokobal. 

Jika saudara Jhon Wempi Wetipo & Ismael Asso budak jakarta ingin bangun kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu harus melakukan nota kesepakatan dengan masyarakat Adat dari 3 klen suku besar di wilayah setempat karena yang punya hak atas Tanah Adat adalah 3 klen suku besar yaitu; Wioo, Uelesi, dan Assolokobal. 

Tetapi fakta membuktikan bahwa tanpa ada kesepakatan dengan pemilik tanah Adat, dan mengambil tindakan serta merta oleh oknum Elit Politik jakarta akhirnya mengakibatkan konflik sesama masyarakat Adat setempat. Kalau melihat kembali lahan penempatan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu lahan corak produksi ekonomi tradisional masyarakat dari 3 klen suku. Jika negara Indonesia pakai antek - antek politikus Papua seperti Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso untuk menempatkan kantor gubernur provinsi Papua pegunungan, secara otomatis negara kolonialisme indonesia memarginalisasi masyarakat Adat Hubula dan penyingkiran secara sistematis dari atas Tanah Leluhur mereka dan mencabut hak hidup Masyarakat Adat. 

Negara kolonialisme indonesia hentikan melakukan praktek perampasan Tanah Adat tanpa mempertimbangkan hak hidup masyarakat Adat! Dengan tindakan watak agresif, represif, dan Oportunisme jakarta kami Solidaritas Mahasiswa Peduli Tanah Adat Papua, menyatakan sikap!

1. Atas Nama Tuhan Allah, Alam, dan Leluhur Bangsa Papua, kami mengutuk dengan keras kepada Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso selaku tokoh intelektual  Pelacur politik   yang mengatas namakan 3 klen suku Wioo, Uelesi, dan Assolokobal, menyerahkan Tanah Adat 108 hektar, untuk kepentingan Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

2. Kami Mendesak kepada Wakil Mentri Dalam Negeri jhon Wempi Wetipo, berhenti membawah muatab kepentingan politik untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan tanpa menganalisis dampak baik dan buruk terhadap masyarakat Adat yang mempunyai hak atas Tanah Adat.

3. Kami mendukung Penuh dengan 3 klen suku Wioo, Uelesi, dan Assolokobal untuk menolak dengan tegas! Penempatan kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan.

4. Apabilah aspirasi kami tidak di dengar oleh saudara Jhon Wempi Wetipo & Ismael Asso selaku tokoh pelacur politik, kami akan memobilisasi masyarakat untuk menduduki wilayah penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.  

                                Wamena 01 Juli 2023 

PENANGGUNG JAWAB AKSI:

          Emanuel Iyaba 

KORLAP UMUM: 

      Varra Iyaba 

Read More

AKSI UNJUK RASA PENOLAKAN PENEMPATAN KANTOR GUBERNUR PPP DI LAHAN PERKEBUNAN MASYARAKAT ADAT SUKU WIO DI WOUMA WAMENA.

Hari ini 15 Juni 2022, di Wouma, ratusan massa aksi yang terdiri dari masyarakat adat suku Wio Mukoko distrik Wouma bersama masyarakat Wamena lainnya dan Lapago melakukan aksi demo damai ke kantor DPRD Jayawjaya. 

Ini merupakan aksi massa masyarakat Wouma ke 20 kali, sejak aksi pertama dilakukan pada bulan Januari lalu. Masyarakat adat Wouma menyatakan sikap menolak lahan mereka digusur paksa dan dijadikan tempat kantor Gubernur karena khawatir masa depan mereka terancam dari atas tanah leluhurnya. 

Tidak ada alasan lain dibalik penolakan ini, selain demi kepentingan anak cucu kami di masa depan. Cukup tanah adat kami di Kota Wamena dulu diambil dan diserahkan demi pembangunan. Jangan lagi rebut paksa secara militeristik lahan adat komunal kami yang tersisa ini. 

Masyarakat Wouma dan sekitarnya sejak pagi pukul 09.00 WIT tadi telah berkumpul di lapangan Wouma sebelum bergerak menuju sasaran aksi yakni kantor DPRD Kab.Jayawijaya. Termasuk dari seluruh aliansi masyarakat adat sekitar yakni distrik  Wesaput dan Wamena Kota. 

Sekitar pukul 11.30 WIT, Aliansi Masyarakat adat yang bernama FORUM PEDULI TANAH ADAT ALIANSI WIO WOUMA itu menuju ke kantor DPRD Wamena guna menyampaikan aspirasi penolakan mereka.*

Mohon advokasi semua pihak. Wouma, Wamena Papua bukan tanah kosong !

Read More

"Amnesty Cepter Uncen Nobar & Diskusi" Perjuangan Masyarakat Adat Awyu Lindungi Hutan & Tanah Adat Papua

"Amnesty Cepter Uncen Nobar & Diskusi" 

Perjuangan Masyarakat Adat Awyu Lindungi Hutan & Tanah Adat Papua, Menghalau Ancaman Perubahan Iklim.

Dalam Nobar diskusi banyak pihak yang hadir menyatakan bahwa PT.Indo  Asiana Lestari mengancam Masyarakat Adat Awyu, dan juga mengancam kelansungan hidup anak cucu. 

Kk Imanuel Gobai Direktur LBH Papua menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua &  PT. Indo Asiana Lestari Ancam pemusnahan ruang hidup masyarakat Adat Awyu pada umumnya Masyarakat Adat Papua.

1. Hilangnya Hutan dan Tanah Adat

2. Hilangnya Sejarah Kehidupan 

3. Kehilangan corak produksi Ekonomi Tradisional

4. Kehilangan Pusat belajar & pengetahuan Adat Masyarakat Awyu 

5. Penyingkiran Masyarakat Adat & Kerusakan Lingkungan Hidup

6. dan banyak dampak buruk yang di dapatkan oleh masyarakat Adat ketika PT. Indo Asiana Lestari Masuk di Wilayah Adat Suku Awyu Boven Digul.

Pemerintah Provinsi Papua Boneka Jakarta memberikan lahan kepada PT. Indo Asiana Lestari 36.094.4 di wilayah Adat Suku Awyu Kabupaten Boven Digul. Pemerintah Provinsi Papua antek jakarta mengambil kebijakan penyerahan Tanah Adat tanpa memberi izin terhadap masyarakat Adat Awyu pemilik hak Ulayat dan hal ini pemerintah melanggar Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  dan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 

PT. IAL di berikan Lahan 36.094.4 pada 2021 berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan terpadu satu  pintu provinsi Papua Nomor 82 tahun 2021 tentang kelayakan hidup  rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam. 

Kebijakan pemerintah Provinsi  sangat keliru dan tolol! Mengapa demikian? Pemerintah tidak membangun relasi - relasi serta pengambil keputusan berdasarkan musyawarah masyarakat Adat untuk penyerahan Tanah Adat Mereka. Namun kebijakan itu semena-mena yang dilakukan antara PT. IAL & Pemerintah Provinsi Papua dengan cenderung saling menguntungkan antara perusahaan & pemerintah. 

Kebijakan  boneka jakarta yang ada di Papua  seperti ini akan membuat banyak pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) dan menciptakan konflik Horizontal sesama Masyarakat Adat mengancam Eksistensi kehidupan. Melihat dari kebijakan seperti ini membuktikan bahwa aktor kejahatan kemanusiaan di Papua adalah Elit birokrat & politikus demi kepentingan jabatan & kekuasaan. West Papua dijadikan wilayah sengketa bagi Kapital Global & Kapital Birokrat kolonialisme untuk kepentingan mendapatkan keuntungan nilai lebih. 

Sejarah Perlawanan Masyarakat Adat untuk memperjuangkan hak atas tanah Adat & Hutan dimana-mana dilakukan Namun Masyarakat Adat tidak pernah mendapatkan keadilan & kemenangan. Hukum Akumulasi modal tidak peduli terhadap Hukum Alam dan Masyarakat Adat di Papua. 

Masyarakat Adat Papua tidak harus tunduk di bawah kekuasaan para kapital birokrat di dalam sistem pemerintahan & Investor Global yang datang merampas hak - hak masyarakat Adat, tetapi untuk mempertahankan hak - hak fundamental harus melawan kekuasaan oligarki itu sendiri. 

Papua Bukan Tanah Kosong!

Awyu Bukan Tanah Kosong!

Boven Digul Bukan Tanah Kosong!

Tanah Air Milik Kita!

Lawan Industrialisasi!

Tutup Mata Lawan Balik!

Read More

"Boneka Jakarta yang mengancam Eksistensi masyarakat Adat Hubula"

Wakil Mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso

"Boneka Jakarta yang mengancam Eksistensi masyarakat Adat Hubula"

   

Kami generasi anak Hubula  merasa terancam dengan kebijakan antek-antek Jakarta seperti Ismael  Asso & Jhon Wempi Wetipo selaku intelektual Pelacur Politik yang menyerahkan Tanah Adat kami, demi kepentingan Pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan. Kami Melihat dengan kebijakan Wakil Mentri dalam Negeri  Wempi Wetipo  & Ismael Asso sebagai Tokoh pelacur politik Papua, yang mengancam eksistensi masyarakat Adat Hubula. 

Dan penyerahan Tanah Adat oleh oknum yang tidak bertanggung Jawab itu atas kepentingan Jabatan & kekuasaan baru di Wilayah Adat Suku Hubula dan lebih spesifiknya di wilayah Adat Klen Suku Assolokobal, Uelesi, dan Wouma. 

Keputusan penyerahan  Tanah adat milik suku  Hubula klen Wouma, Welesi, dan Assolokobal), 108 Hektar Tanah Adat ini keputusan sepihak  oleh  oknum intelektual pelacur demi kepentingan jabatan di Daerah Otonomi Baru (DOB). Tanah Adat klen suku Assolokobal, Wouma dan Uelesi bukan milik perorangan atau satu dua orang, tetapi Tanah Adat itu milik 3 klen Suku yaitu; Klen Suku Assolokobal, Wouma, dan Welesi. 

Jika Saudara Jhon Wempi Wetipo dan Ismael Asso boneka Jakarta, ingin bangun Kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan itu harus melakukan Nota kesepakatan dengan 3 klen suku besar di wilayah setempat karena yang mempunyai hak atas Tanah Adat adalah 3 klen suku besar. Tetapi faktanya tanpa ada kesepakatan dengan pemilik Tanah Adat, dan mengambil tindakan serta merta oleh oknum boneka jakarta, akhirnya mengakibatkan konflik sesama masyarakat Adat setempat. 

Kalau melihat kembali Lahan penempatan kantor Gubernur Provinsi  Papua Pengunungan itu tempat corak produksi ekonomi tradisional masyarakat 3 klan suku, jika negara pakai wajah boneka Papua seperti Wempi Wetipo & Ismael Asso  untuk menempatkan kantor Gubernur Papua Pengungan. Secara otomatis negara kolonialisme Indonesia memarginalisasi masyarakat Adat Hubula, dan penyingkiran secara sistematis dari Tanah mereka itu sudah mencabut  hak hidup mereka. 

Negara kolonialisme Indonesia hentikan melakukan praktek perampasan Tanah Adat tanpa mempertimbangkan hak hidup masyarakat Adat! Dengan tindakan watak oportunisme boneka jakarta kami nyatakan sikap! 

  

1. Atas Nama Tuhan, Alam, dan Leluhur Hubula, kami Mengutuk Keras terhadap Jhon Wempi Wetipi & Ismael Asso selaku tokoh intelektual pelacur yang mengatasnamakan tiga klen Suku Assolokobal, Uelesi, Dan Wouma.

2. Kami mendesak kepada Wakil mentri dalam negeri Jhon Wempi Wetipo, berhenti membawah muatan politik untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan baru, tanpa menganalisis dampak baik & buruk terhadap masyarakat Adat yang mempunyai hak atas Tanah Adat.

3. Kami Mendukung Penuh dengan, Solidaritas Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat Lintas Aliansi Diskrik; Wouma, Welesi, dan Assolokobal untuk Menolak Penempatan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pengunungan. 

5. Apalah Aspirasi kami tidak di dengar oleh saudara wakil mentri Jhon Wempi Wetipo dan Saudara Ismael Asso selaku tokoh Pelacur Politik, kami siap memobilisasi masyarakat untuk menduduki di wilayah penempatan kantor Gubernur. 

HUBULAH BUKAN TANAH KOSONG !

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG !

TANAH AIR MILIK KITA!

TUTUP MATA LAWAN BALIK!

                      Tabi  30 mei 2023

Read More